Kisah Dua Punai

Syahdan, di negeri para binatang di rimba hutan belantara sedang dilakukan rapat akbar pemilihan pemimpin. Ini dilakukan mengingat sang raja Singa mengundurkan diri karena keropos oleh usia.
Pemilihan berlangsung demokratis. Di wilayah hutan satu ini, tidak mutlak rajanya harus Singa, binatang kecil seperti semutpun bisa menjadi raja. Hasil pemungutan suara yang sudah dilakukan terpilihlah ‘Banteng’ sebagai raja berikutnya.
Banteng ingin dirinya menjadi raja yang disayangi rakyatnya. Ia ingin semua binatang harus mengenal dirinya. Usai dilantik, Banteng langsung memanggil pimpinan burung ‘Keroco’— jenis burung Punai tanah. Ia menugaskan pimpinan Keroco untuk memilih dua anggotanya yang terbaik untuk mengikuti dirinya setiap waktu.
Keroco-keroco tersebut harus memiliki keahlian bercerita dan mampu mempengaruhi binatang yang lainnya melalui kicauan. Sang pemimpin Keroco pun mengutus Keroco Merah dan Keroco Hijau untuk mendampingi Banteng mengeliling hutan belantara.
Keroco merah memiliki keahlian menggambarkan dengan detail apa saja yang dilakukan dan Keroco Hijau punya keahlian menceritakan sesuatu kejadian dengan lengkap dan enak didengar.
Awalnya, kedua Keroco ini bagus melaksanakan tugas. Mereka memuaskan sang Banteng dan para binatang pun semakin mengenal rajanya. Raja puas, pimpinan Keroco pun senang. Apapun yang diminta kedua anak buahnya tersebut, dipenuhi sang pemimpin.
Kondisi ini ternyata jadi aji mumpung bagi kedua Keroco tersebut. Mereka terus ’membusungkan’ dada di hadapan penghuni hutan lainnya begitu juga dengan para Keroco lainnya. Terkadang main perintah melebihi kapasitas pimpinannya. Bila tidak diikuti, mereka selalu mengatakan ini perintah dan permintaan ’Raja Banteng’ maupun pimpinan Keroco.
Selang beberapa waktu, belang kedua Keroco ini mulai tampak. Sang Banteng berang, sejumlah rakyat tak mengenalnya. Usut punya usut, kedua Keroco ini ternyata jarang sekali berkicau lagi. Masing-masing lantas dipanggil raja Banteng dalam waktu berbeda.
Oooh, ternyata, kedua Keroco ini saling menjelekkan satu sama lain. Bukan itu saja, sejumlah nama binatang pun dibawa-bawa. Mereka mengaku para binatang membencinya bila berkicau tentang Banteng. Banteng pun memanggil pimpinan Keroco. Ia berang dan mengancam akan meninggalkan pasukan Keroco. Jelas ini membuat ketar-ketir pimpinan burung Punai Darat tersebut. Sejumlah senior Keroco pun dipanggil.
Rapat akbar para Keroco pun digelar. Pimpinan Keroco meminta pendapat para senior. “Maaf pimpinan, Anda bila kami sampaikan mengenai persoalan kedua Keroco ini, selalu mengatakan ya sudah itu urusan saya. Kedua Anda memberikan fasilitas yang berlebihan kepada mereka. Ketiga, akibatnya mereka dengan mudah menggunakan dan menjual nama Anda bahkan nama Raja Banteng sekalipun untuk menakut-nakuti kami, keempat mereka suka menjelek-jelekan pasukan Keroco lainnya bila tidak mendengarkan kicauannya, dan terakhir mereka memang selama ini sudah tidak pernah berkicau. Kalau Anda mau, ini semua tergantung Anda. Sekian terimakasih,“ tukas Keroco Hitam keras dan tegas.
Rapatpun mentok. Sikap para senior jelas, persoalan semuanya berawal dari sikap pimpinan Keroco yang memberikan fasilitas berlebihan kepada kedua Keroco tersebut bahkan kesalahan yang telah disampaikan tidak pernah ditanggapi dengan tindakan tegas dan tanpa penyelesaian, tinggal sikap pimpinan Keroco, mau tegas atau ’ditampar’ dua kali oleh dua Keroco tersebut.
Rapat lantas bubar seiring bunyi kicauan yang kuat dari burung Hantu. “Awas ada pemburu“. Tak lama kemudian terdengar letupan senapan. Duar, duar. “Oooiii, aku dapat burung Punai nih, warna merah dan hijau,“ teriak seorang wartawan yang ikut berburu. Tamatlah kisah kedua Keroco tersebut dan tidak perlu mendapatkan putusan pimpinannya.

»»  READMORE...

Kekurangan Tenaga Medis

Sungguh luar biasa dokter-dokter spesialis di Kalimantan Barat ini. Satu orang dokter saja terpaksa melayani 33 ribu orang di atas target yang hendak dicapai 20 ribu orang.
Tentu dengan data yang dipaparkan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, dr. Muhammad Subuh, sungguh sangat riskan bagi rakyat Kalbar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas prima.
Kita yakin walaupun jumlah tenaga profesional ini kurang, para dokter tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga dokter, Pemprov bersama Untan beberapa tahun lalu telah membuka Fakultas Kedokteran dan melaksanakan program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi kepada 50 orang dokter umum.
Kalbar sendiri bukan hanya kekurangan tenaga dokter, tetapi tenaga medis lainnya sangat minim. Ini kita bisa lihat di RSUD dr Soedarso. Jumlah perawat yang jaga sering tidak sesuai dengan pasien yang harus mereka rawat. Tidak hanya memberikan pelayanan di dalam ruangan, terkadang, para perawat ini juga harus mendorong pasien ke ruang tindak lainnya seperti operasi dan rontgen.
Para perawat ini terkadang kelimpungan. Harus kesana-kemari, belum lagi melayani pasien yang butuh ekstra kesabaran dalam menghadapinya. Kondisi-kondisi ini sendiri terus dicari jalan keluarnya untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pemprov Kalbar terus berupaya menambah jumlah tenaga medis tersebut, baik melalui jalur PNS reguler, PNS dari honor serta kontrak kerja.
Pemenuhan akan dokter dan tenaga medis lainnya ini sebagai upaya untuk memberikan, mendekatkan, memudahkan, memurahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Yang kemudian diharapkan masyarakat yang sudah menderita sakit tidak lagi dibebani dengan biaya yang mahal, obat yang susah dicari maupun dokter yang selalu tidak berada di tempat. Kita berharap stimulus-stimulus yang diupayakan pemerintah ini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pula.
Dengan masyarakat yang terjamin kesehatan akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Toh pembangunan tidak akan ada gunanya bila masyarakat menderita sakit. Semoga pemenuhan tenaga dokter dan paramedis lainnya secara bertahap bisa terwujud.

»»  READMORE...

Belajar dari Situ Gintung

Bendungan Situ Gintung menjadi perhatian bangsa ini, bahkan dunia internasional. Situ yang berada di Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan ’mengamuk’ Jumat (27/3) kemarin dan meluapkan airnya hingga menelan 97 korban jiwa.
Bukan hanya itu saja, ratusan rumah, harga benda dan fasilitas umum hancur berantakan. Bencana ini juga mengingatkan kita akan tsunami yang meluluhlantakan provinsi Aceh Nangroe Darussalam beberapa tahun lalu termasuk banjir yang setiap tahun di kabupaten/kota di Kalimantan Barat ini.
Bencana-bencana alam yang kerapkali terjadi ini tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga dan membuat kita sadar untuk terus menjaga, merawat dan melestarikan alam beserta lingkungannya. Setidaknya, bila upaya-upaya tersebut kita lakukan dampak-dampak kerusakan bisa diminimalisir.
Banjir dan longsor berkaitan erat dengan kondisi hutan. Perpohonan yang bernilai ekonomis dengan lingkar batang besar terus saja ditebang bahkan baru saja menjadi ’tunas’ sudah dipangkas untuk dijadikan ’cerucuk’ dengan alasan demi pembangunan.
Bukan itu saja, penebangan liar masih saja terjadi, sedangkan pelaku illegal logging yang jelas-jelas terbukti mendapatkan hukuman ringan, bahkan bisa bebas. Areal yang sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan hutan maupun konservasi dikonversi ’disulap’ menjadi kawasan perumahan maupun perkebunan. Ini jelas memperparah dan mempersempit kawasan serapan air.
Mari kita sadari, bencana-bencana alam yang kerap terjadi tersebut merupakan akibat ulah kita sendiri. Sebagai mahluk Tuhan, kita tidak mampu menjaga bumi yang dititipkanNya. Tepatnya lagi, ini tidak terlepas dari ulah-ulah segilintir orang. Orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri, kelompok maupun bisnisnya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.
Sudah banyak contoh bencana yang dianugrahkan Tuhan kepada kita, apakah kita masih ingin musibah itu terus berlanjut? Kalau tidak, mari kita jaga bumi ini.

»»  READMORE...

Wajarkah Menerima Fee?

Di layar kaca televisi kita selalu mendengarkan berita oknum DPR RI tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga korupsi berkaitan dengan ‘komisi’ dari pekerjaan proyek.
Jelas-jelas nama dan wajah oknum legislator tersebut terpampang. Masyarakat pun bisa melihat langsung dan memahami kasus-kasus tersebut dibeberkan bahkan ada tang direka ulang bagaimana proses tertangkap ‘basah’ tersebut.
Sepekan ini kita juga dikejutkan dengan pernyataan Ketua Forum Kubu Raya Bersatu, Lamiri. Dalam pemberitaan sebelumnya, aktivis ini membeberkan sejumlah oknum DPRD Kabupaten Kubu Raya (KKR) diduga telah menerima fee dari 10 proyek yang ada di Dinas PU KKR. Padahal 10 proyek yang nilai totalnya menyentuh Rp 7.1 Miliar tersebut belum ditenderkan.
Lamiri mengaku ia memiliki sejumlah bukti copy kwitansi penyerahan fee yang sudah berlangsung sebanyak tiga kali tersebut juga telah dipegang. Penyerahan fee pertama Rp 200 juta, kedua Rp 250 juta dan ketiga Rp 100 juta. Secara keseluruhan, total nilai fee yang harus dibayarkan ke oknum DPRD KKR tersebut berjumlah Rp 1.080.000.000 (satu miliar, delapan puluh juta). Untuk sementara yang baru diserahkan sebanyak Rp 550 juta, sedangkan sisanya menyusul.
Di antara 10 proyek yang diduga bermasalah tersebut, pada umumnya merupakan proyek normalisasi. Seperti yang ada di Sungai Jaya, Ambawang, Parit Seribu, Sungai Raya atau Parit Tengkorak juga di Sungai Raya. Bukan itu saja, Lamiri mengaku memiliki saksi mata saat penyerahan fee tersebut.
Bila dugaan ini benar, jelas ini akan sangat mencoreng wajah Kabupaten Kubu Raya yang baru saja 2 tahunan ini. Tentu, sebagai kabupaten yang masih muda dan baru, harapan untuk tidak memulai ’praktik-praktik’ yang merugikan rakyat sangatlah besar.
Memulai awal kehidupan dengan hal-hal tidak baik, akan memberikan hasil yang tidak baik pula. Bayangkan saja, bila hal tersebut benar-benar terjadi maka proyek jelas tidak akan sesuai bestek, banyak yang harus dikurangi untuk menutupi uang yang dikeluarkan sebagai ‘buah tangan’ tersebut.
Kita sangat menaruh harapan besar agar Kejaksaan dan Kepolisian bisa mengusut dugaan tersebut sehingga nantinya tidak menjadi preseden buruk bagi pembangunan Kubu Raya dan tidak menyebabkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan wakilnya di lembaga legislatif.
Kita berharap hal ini hanyalah sebuah dugaan. Kita masih percaya para wakil rakyat di lembaga terhormat tersebut masih memiliki hati nurani, masih berpihak kepada rakyat dan tidak memiliki mental-mental memperkaya diri. Namun semua itu butuh pembuktian, semoga.

»»  READMORE...

Hasjim Djalal, Pejuang Konvensi Hukum Laut Internasional

Hasjim Djalal (75 tahun), diplomat kawakan Indonesia ini, di kalangan dunia internasionl dikenal sebagai pakar hukum laut internasional.
Hasjim bersama Mochtar Kusumaatmaja, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 1978 – 1988, dicatat sebagai arsitek United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional yang disahkan PBB pada 10 Desember 1982.
”Konvensi hukum laut internasional adalah mengembangkan teori bahwa satu negara yang terdiri atas kepulauan, dianggap satu, dan menyatukan seluruh perairan di dalamnya sebagai wilayah nasionalnya,” ujar Hasjim.
UNCLOS menggariskan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina dan Singapura menarik batas laut sejauh 200 mil dari pinggir pantai pulau terluar, sedangkan negara pantai biasa seperti Thailand dan Malaysia, hanya boleh menarik batas laut sejauh 12 mil dari pinggir pantai.
Sebelum UNCLOS diberlakukan, wilayah laut antar-pulau di Indonesia, masih berstatus perairan tidak bertuan, sehingga sulit diawasi, dan rawan terhadap infiltrasi asing. Pada 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan laut antar-pulau, adalah wilayah Indonesia. Ini ditantang seluruh dunia, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.
Tindakan Indonesia dianggap ’merampok’ laut. Tapi Hasjim Djalal tetap bersikukuh bahwa itu merupakan hal yang sangat vital bagi kesatuan dan masa depan bangsa Indonesia.
Pada Konferensi PBB tahun 1973, Hasjim Djalal sangat aktif menggalang kerjasama dengan negara kepulauan seperti Filipina, Fiji, dan Mauritius.
Paling mengesankan, berkat argumentasi Hasjim, konsep negara kepulauan disetujui Jepang ketika Presiden Soeharto berkunjung ke Tokyo tahun 1975. Persetujuan kemudian disusul Amerika Serikat dan Australia.
Pada sidang ke-VI PBB di New York, Mei - Juli 1977, konsepsi kepulauan nusantara telah dimasukkan ke dalam naskah Informal Composite Negotiating Text (ICNT), yakni di Bab IV yang berjudul negara kepulauan, sebanyak 9 pasal (pasal 46-54)..
Hasjim Djalal yang sepenuhnya didukung Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri Luar Negeri, secara lebih intensif mempertajam materi pembahasan ICNT di sidang paripurna, 30 April 1982. Ini pula yang membuat UNCLOS yang disahkan PBB pada sidang paripurna 10 Desember 1982, murni perjuangan keras diplomat Indonesia.
Hasjim mengingatkan semua pihak akan konsekuensi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemahaman memadai akan geopolitik, sebagai wujud tanggungjawab dan inisiatif tinggi pemerintah pusat terhadap penanganan isu perbatasan internasional. Masalah pulau kecil terluar memiliki spektrum luas.
Pulau terluar, kata Hasjim, tidak sebatas aspek ekonomis, tetapi terpenting aspek politis terkait batas wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penanganannya harus lintas departemen.
Di usia senja, Hasjim Djalal, kelahiran Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, 25 Februari 1934, masih terlihat energik. Daya ingatnya terhadap perjalanan karir diplomatiknya masih sangat bernas.
Sejak muda Hasjim memang sudah bertekad menjadi diplomat. Tamat Sekolah Menegah Atas di Bukittinggi, 1953, Hasjim melanjutkan studi di Akademi Dinas Luar Negeri, Jakarta. Tamat tahun 1957, salah tugas berat Hasjim adalah ditugaskan sebagai perwakilan tetap Indonesia pada United Nations Temprorary Executive Administration (UNTEA) di Papua, dalam persiapan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Hasjim kemudian tertolak ke Amerika Serikat, melanjutkan studi di University of Virginia dan tahun 1961 berhasil mempertahankan disertasi doktor berjudul: “The Limit and Territorial Sea in International Law”.
Pulang ke Indonesia, Hasjim dipanggil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI Martadinata, bertukar pikiran, karena materi disertasinya dianggap sebagai inspirasi penting pemerintah dalam mengelola wilayah laut.
Karir Hasjim terus menanjak di Departemen Luar Negeri, setelah ditunjuk menjadi Duta Besar di PBB (1981 – 1983), Dubes Canada (1983 – 1985), Dubes di Jerman (1990 – 1993). Hasjim pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1994. Tapi setahun sebelum pensiun, 1993, Hasjim ditunjuk menjadi Dubes Keliling yang hingga tahun 1998.
Dalam mendidik anak-anaknya, suami Djurni Hasjim ini terbilang demokratis. Anak-anaknya diserahkan menentukan jalan hidupnya sendiri. Anak tertua, Iwan Djalal, memilih menekuni dunia wiraswata sebagai salah satu eksekutif perusahaan swasta.
Anak kedua, Dino Pati Djalal, bekerja sebagai PNS dan Direktur Urusan Amerika Utara dan Tengah Departemen Luar Negeri, dan sampai sekarang Jurubicara Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Si bungsu, Dhini Djalal, memilih profesi sebagai wartawati. Pernah berkali-kali meliput kerusuhan antar etnis di Kalimantan Barat tahun 1996 – 1998, ketika bekerja di salah satu stasiun televisi di Singapura. Setelah menikah, Dhini masih tetap sebagai wartawati dan menetap di Amerika Serikat.
Sampai pensiun, Hasjim masih aktif menulis, rajin olahraga menjaga kesehatan, membimbing mahasiswa dan aktif memberi ceramah di dalam dan luar negeri tentang hukum laut internasional. Di antara buku populer Hasjim: Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979), Indonesia and the Law of the Sea (1995), Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003).
***
Hasjim berada di Pontianak, sebagai narasumber sosialisasi hukum maritime tahun 2009 dengan tema “Konsekuensi Geopolitik Indonesia Sebagai Negara Kepulauan” pada Senin, 23 Maret 2009.
Sosialisasi kerjasama Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar dan Forum Diskusi Jurnalis Kalimantan Barat.
Nara sumber lain yang sudah menyatakan kesiapan hadir adalah:
DR Ir Aji Sularso MMA, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Narmoko Prasmadji SH, MA, Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Kelautan dan Perikanan
Perspektif Implementasi Hukum Kelautan dan Perikanan
DR Ir Alex SW Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nasri Gustaman, Direktur Konsuler Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
Marhaban Ibrahim, Kepala Subdirektorat Batas Antar Negara, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia

»»  READMORE...

Kepercayaan

Bisnis media adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan terkait erat suguhan produk yang ditawarkan baik isi berita, tata wajah, warna maupun kemasan lainnya. Pemberitaan sendiri sangat memiliki peran penting bagaimana dan kemana usaha ini bergerak.
Pemberitaan kan mencerminkan interaksi antara pembaca, sumber berita, kualitas dan independensi wartawan, redaktur maupun pemilik perusahaan. Hubungan tanpa sekat maupun intervensi akan memiliki nilai kuat untuk memudahkan menjalin kebersamaan, kerjasama serta kepercayaan dengan semua pihak. Begitu juga dengan kami, Harian Borneo Tribune.
Seusai Idul Fitri 2008 lalu, kami dipercayakan sebagai media tempat magang mahasiswa/mahasiswi dari Universitas Bonn Jerman. Ada empat mahasiswa, Dorina, Sina, Mathias, Christian belajar di sini selama enam bulan. Mereka belajar banyak tentang bahasa maupun hubungan sosial, budaya dan kehidupan masyarakat Kalbar.
Ini merupakan kesempatan emas untuk terus menerus mengembangkan kerjasama, tidak hanya untuk Borneo Tribune namun juga masyarakat Kalbar bahkan Indonesia.
Kesempatan ini juga diambil Universitas Tanjungpura. MoU kerjasama antara Untan dengan Universitas Bonn ditandatangani, Sabtu (21/3) kemarin. Untan diwakili oleh Purek IV, Ir H Iqbal dan Universitas Bonn, DR Oliver Pye.
Moment penting disaksikan Rektor Untan, DR Chairil Effendy, Kepala Bappeda Kalbar, Ir H Fathan A Rasyid, M. Agr, Pemred Harian Borneo Tribune, H Nur Iskandar, SP serta sejumlah Dekan di lingkungan Untan. Acara MoU ini juga dirangkai dengan seminar internasional Peluang dan Ancaman Energi Terbarukan di Kalbar.
Dalam sambutannya, DR Chairil Effendy menyampaikan terimakasih kepada Harian Borneo Tribune yang telah menginisiasikan kerjasama dan seminar internasional tersebut. Ucapannya ini tidak hanya membuat kami bahagia, akan tetapi menjadi cambuk dan motivasi untuk terus berbuat demi kemashalatan bersama.
Selain itu juga, hari ini, kami diberikan kepercayaan oleh manajemen Hotel Gajahmada untuk menggelar lomba menulis untuk anak-anak SD. Kegiatan dalam rangka HUT Hotel Gajahmada X dan 2nd Borneo Tribune ini merupakan tahun kedua.
Seperti tahun sebelumnya, peserta sangat antusias hingga membeludak termasuk di tahun 2009 ini. Peserta yang sudah mendaftar mengikuti lomba yang memperebutkan piala Ir H Zulfadhli tersebut sebanyak 70 anak. Mengingat kapasitas tempat penyelenggaraan, membuat kami membatasi jumlah peserta.
Pembaca, kami yakin dengan menjaga dan memelihara kepercayaan akan membuat hubungan semakin menguat serta menjadi peluang dan membuka ‘pintu-pintu’ untuk terus berkembang dan meraih kemajuan tanpa harus saling sikut-menyikut bahkan ‘membunuh’ dengan persaingan tidak sehat.
Begitu juga kami hadir dan eksis di Kalimantan Barat ini, tidak terlepas kepercayaan yang diberikan para pembaca sekalian. Tanpa anda sekalian dan kepercayaan yang diberikan, kami bukan siapa-siapa. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan masa yang akan datang.

»»  READMORE...

Kampanye

Pemilu 2009 memang beda. Selain masalah dana yang selalu terus menerus dikeluhkan pihak KPU provinsi, kabupaten dan kota serta waktu kampanye yang sudah dimulai beberapa bulan lalu, ternyata kampanye terbuka juga tidak terlalu diminati partai politik.
Masyarakat kini tidak lagi direpotkan dengan hingar-bingar kampanye seperti pemilu-pemilu lalu maupun ketakutan akan benturan fisik antar pendukung partai yang akan membuat suasana mencekam.
Dari sisi kampanye, diakui Pemilu 2009 jauh lebih baik. Parpol lebih banyak memilih dialogis, tatap muka secara langsung maupun kampanye simpatik sehingga rakyat betul-betul mengenal siapa, visi misi maupun program caleg tersebut. Namun sistem suara terbanyak juga diakui membuat pergesekan-pergesekan sesama caleg satu partai ataupun lain partai semakin ‘meruncing’.
Maklum saja, masing-masing caleg berusaha untuk meraih simpati dan suara sebanyak-banyaknya dari masing-masing daerah pemilihan. Tidak hanya caleg baru, caleg-caleg yang masih duduk di kursi legislatif pun terpaksa putar otak dan bekerja lebih keras agar bisa duduk lagi.
Dengan sistem baru, apalagi sosialisasi yang kurang dan ditambah ‘pelit’ dalam hal ‘gizi’ membuat peluang tidak terpilih akan semakin terbuka lebar. Mafhum saja, masyarakat pun sudah sangat pintar dalam hal memilih dan menentukan siapa yang akan dicentang.
Salah satu cara untuk semakin dekat dengan para pemilih, caleg lebih banyak melakukan sosialisasi secara dialogis, tatap muka dan door to door. Cara ini diyakini akan jauh lebih hemat dalam biaya, efektif dan semakin dikenal serta aman dari pergesekan walaupun harus menguras tenaga dan waktu.
Sementara kampanye terbuka dinilai akan lebih menguras kantong dan menambah ‘utang’, tidak efektif mengingat motivasi yang hadir belum bisa dipastikan apakah tujuannya mengenal dan mendengar program caleg ataukah menyaksikan artis-artis yang ditampilkan. Belum lagi dikerjakan para ‘Golput’ (Golongan pencari uang tunai) dan ‘terpeleset’ dalam kata-kata sehingga dibubarkan.
Namun semua itu kembali kepada parpol dan caleg dalam memilih cara-cara yang lebih baik mendekati hati rakyat. Salah langkah dan cara serta tidak kreatif akan membuat anda gigit jari. Peluang menjadi legislator bak lubang jarum, mental kalah pun harus dipersiapkan.
Sebagai warga negara, perlu ingat, lima menit di dalam bilik akan menentukan lima tahun nasib bangsa ini. Selamat berkampanye dan menentukan pilihan.

»»  READMORE...

Bank Kalbar yang Semakin Menggebrak

Bank Kalbar. Nama badan usaha milik daerah Pemprov Kalimantan Barat ini semakin dekat dan lekat di hati rakyat. Bukan itu saja, lembaga keuangan ini banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan provinsi yang berada di wilayah barat Indonesia ini.
Di tahun 2009, Bank Kalbar telah berusia 45 tahun. Usia yang hampir setengah abad tersebut telah membuatnya semakin eksis dan matang di persaingan dunia perbankan.
Tahun ini, dalam memperingati hari jadinya, Bank yang dipimpin Direktur Utama, H Djamaluddin Malik, SE, MM tersebut memilih tema ‘Kita tingkatkan kerja keras, cerdas dan ikhlas, untuk mewujudkan Bank Kalbar sebagai bank terdepan di Kalbar’.
Tema tersebut tentulah tidak hanya tema pemanis di setiap tahun, namun sebuah cambuk dan motivasi untuk terus berkreasi dan berinovasi menuju kemajuan. Untuk maju memang diperlukan kerja keras, cerdas dan ikhlas. Kerja-kerja yang diimbangi dengan kecerdasan untuk melihat peluang, tantangan dan hambatan sehingga melahirkan ide-ide, solusi dan inovasi yang cerdas pula.
Kerja-kerja dengan dipenuhi keikhlasan. Keikhlasan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan tanpa selalu ‘berhitung’ pamrih, tanpa ingin mencari keuntungan pribadi yang akhirnya berujung pada kolusi, korupsi dan nepotisme. Kerja karena ibadah.
Kerja keras, cerdas serta ikhlas tadi tentu tidaklah hanya proyek ‘thanks you’ saja, namun kita yakin, manajemen perseroan terbatas ini telah mempersiapkan ‘reward and punishment’nya. Tidak ada sebuah prestasi yang tidak dihargai, begitu juga bila berbuat kesalahan bakal diberi sanksi.
Kita ketahui, Bank Kalbar terus berinovasi. Perusahaan perbankan ini telah produk baru yaitu kredit usaha mikro utama (KUR). Likuiditas dan tingkat kesehatan Bank Kalbar, masih tergolong sehat dengan ratio CAR sebesar 19,65 dan NPL sebesar 0,12 persen.
Hingga 2008, jumlah nasabah Bank Kalbar sebanyak 200.402. Uang yang bisa dihimpun sebesar Rp1,392 triliun. Padahal, pada 2007, jumlah nasabah hanya 160.911. Dari jumlah itu, bisa dikumpulkan uang sebesar Rp1,185. Artinya, ada peningkatan nasabah sebesar 39.491, dan peningkatan nominal sebesar Rp207 miliar.
Nasabah dipermudah dengan adanya 51 jaringan kantor cabang di seluruh Kalbar. Semua jaringan kantor telah terhubung sehingga memudahkan dalam bertransaksi bagi nasabah.
Nasabah juga tidak perlu kuatir, karena uang nasabah dijamin oleh sebuah lembaga penjamin simpanan (LPS). Bahkan, transaksi dengan jumlah tertentu, ada layanan jemput bola. Artinya, Bank Kalbar yang bakal mendatangi nasabah.
Kemudahan lainnya, para nasabah bisa bertransaksi di mana saja. Ada 16.000 ATM dengan logo ATM Bersama. Nasabah juga diberi kemudahan dengan adanya fitur BPD online. Ini produk bersama BPD seluruh Indonesia. Sehingga sesama BPD sudah terhubung secara online.
Bank Kalbar sendiri dalam telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam BUMD Award 2008. Ada enam kategori dinilai. Setidaknya, empat kategori berhasil diraih Bank Kalbar. Seperti, peringkat 2, dari segi sumber daya manusia (SDM). Peringkat ke 4, BUMD terbaik. Peringkat ke 4, pemasaran terbaik. Peringkat 13, keuangan terbaik.
Padahal, award tersebut diikuti 1500 BUMD. Setelah diseleksi menjadi 600 BUMD. Setelah diciutkan lagi, tinggal 30. Dari angka itu, hanya 22 yang menonjol dan masuk nominasi. Selamat ulang tahun dan terus sukses selalu.

»»  READMORE...

Bedah APBD Kubu Raya

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotien tampaknya harus bekerja keras untuk melaksanakan komitmennya untuk mengutamakan pelayanan akan kebutuhan dasar rakyatnya di tahun pertama ini.
Maklum saja, APBD 2009 yang telah disyahkan sebelum pasangan ini dilantik lebih terkesan mengutamakan belanja tak langsung. Belanja-belanja yang tak menyentuh langsung masyarakat tersebut menyedot hampir 2/3 dari total APBD yang totalnya sebesar Rp 458,743,934,487.00.
Belanja tidak langsung benar-benar mendominasi perjalanan kabupaten baru dan termuda di Kalbar ini sebesar Rp 287,558,614,862.00, sedangkan belanja tidak langsung hanya dianggarkan sebesar Rp 171,185,319,625.00. Belanja langsung juga ternyata tidak sepenuh menyentuhkan masyarakat, lebih banyak untuk pengadaan barang dan kelengkapan administrasi.
Bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati yang mungkin kelimpungan, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, kesejahteraan dan kehidupan lebih baik dibuat mengambang. Cita-cita dari pemekaran pun terasa tak dipandang lagi.
Memang Kubu Raya merupakan kabupaten baru, namun apakah harus 63 persen dihabiskan untuk belanja langsung? Kabupaten ini sendiri juga memiliki ’bom waktu’ yang siap meledak bila pemerintah pusat menarik atau mengecilkan dana perimbangan.
Mafhum saja, pendapatan kabupaten yang memiliki 9 kecamatan ini angka terbesar disumbang dari dana perimbangan sebesar Rp 426,063,501,000.00 dan lain-lain sebesar Rp 22,541,843,487.00. Sedangkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 10,138,590,000.00 yang juga berasal dari dana hibah Kabupaten induk maupun provinsi.
Tentu sebagai daerah otonom baru, Kubu Raya diharapkan membangun pondasi yang kuat terutama bagi kebutuhan dasar rakyat. Pondasi yang kuat ini ke depan diharapkan menjadi dasar untuk semakin kuat di tahun-tahun berikutnya.
Kekuatan itu sendiri berada di rakyat yang menempati 106 desa, 370 dusun pada areal 6.985,20 kilometer per segi. Bila masyarakat sendiri sudah kuat bagi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, toh pemerintah juga akan terkurangi bebannya dan akan mudah mengembangkan program yang akan dilaksanakan.
Melihat APBD tahun 2009, masyarakat semakin pesimis terhadap kabupaten yang dibangun dari dasar keinginan bersama-sama dari grass root hingga elit tersebut akan kemajuan bila hak-hak mereka pun di tahun pertama ini tak ’dipandang’. Kini kita menunggu gerak cepat Muda-Andreas membedah APBD 2009 dan mengambil tindakan tegas untuk mengutamakan kepentingan publik. Semoga

»»  READMORE...

Kelompok Terakhir

Siapa yang paling kehilangan ketika ajal anda berakhir hari ini? Teman kerja, bos tempat anda bekerja, tetangga, keluarga dekat atau istri beserta anak-anak?
Bagaimana dengan teman kerja anda? Mereka tentu akan kehilangan. Masanya 1-2 minggu atau paling lambat 1-2 bulan. Bila mereka sudah kembali sibuk bekerja, punya teman baru juga akan melupakan anda. Mereka akan kembali teringat bila hari ulang tahun ajal anda berakhir.
Terus bagaimana dengan bos anda? Wah dia akan kehilangan sekali bila anda karyawan yang berprestasi baik, kreatif, inovatif dan mampu menghasilkan pendapatan yang besar buat perusahaan. Itu pun tidak akan lama, bila dirinya sudah mendapatkan karyawan yang lain atau mempunyai kesibukan, anda pun akan dilupakan. Hari tibanya ajal anda pun, ia tidak akan ingat. Bagaimana kalau anda punya track record buruk, bos anda akan ikut bersedih, dan tidak lama kemudian, ia akan bersyukur terlepas dari karyawan yang bisa menggerogoti perusahaan tanpa perlu susah-susah memecat sehingga harus keluar sekeping atau dua keping uang pesangon.
Tetangga? Ini akan lebih lama mengenang anda. Apalagi bila anda termasuk orang yang baik di lingkungan, dermawan, suka menolong dan tidak usil. Mereka akan terus turut mendoakan anda dan itupun tidak akan selamanya. Pasalnya mereka juga punya kesibukan lainnya, apalagi ada tetangga baru yang jauh lebih baik, lebih dermawan dan lain sebagainya.
Terus dengan keluarga dekat (ayah, ibu, mertua, kakak, adik), istri dan anak-anak? Kelompok ini adalah orang yang paling berduka. Seumur hidup anda akan dikenang dan selalu didoakan. Bila melihat baju, kendaraan, peralatan apa saja serta kebiasaan yang sering dilakukan, mereka cepat sekali teringat kepada anda di semasa hidup dahulu, lantas bersedih.
Padahal kelompok terakhir ini adalah orang-orang yang sangat mungkin mendapatkan perhatian yang kurang dari anda. Mereka sering ditinggal dalam kondisi baik, sehat maupun sakit. Mereka yang sering anda marahi dan menjadi korban ketika anda sibuk dengan pekerjaan, melayani tugas dari bos, menemui teman-teman kerja atau tetangga.
Mereka yang harus lebih tinggi nilai dalam menahan perasaan, mereka yang sedikit anda berikan kasih sayang sedangkan mereka adalah orang-orang tak mungkin melupakan anda ketika semuanya telah berakhir.
Ayo, mari kita berpikir ulang sebelum ajal tiba walaupun tidak tahu kapan dijemput. Apakah kita akan menambah beban kelompok terakhir ini? Sudah saatnya kita lebih mementingkan dan memberikan perhatian yang besar kepada kelompok terakhir ini yang akan kekal mengenang anda. Sudah saatnya.

»»  READMORE...

SMS Caleg

Semakin dekat hari pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu tahun 2009 ternyata buat pusing juga. Pasalnya, dalam sehari saja bisa puluhan short message service (SMS) yang mampir di nomor telpon seluler saya.
SMS dari para caleg ini juga tentu ada yang masuk di HP para pembaca sekalian dengan pesan senada. SMS itu jelas isinya kampanye. Mereka dari berbagai partai. Ada juga satu partai dengan nomor urut berbeda, dapil sama. Para caleg itu meminta dipilih pada 9 April 2009. Bukan itu saja, mereka meminta agar mengajak sanak saudara memilihnya.
Yang membuat pusing, kapasitas inbox saya dengan cepat sekali penuh dan ini membuat sejumlah SMS yang penting pun tertunda masuknya. Kapasitas untuk menyimpan pesan di telpon genggam saya yang merupakan seri terbaru 5 tahun lalu, tidak terlalu besar.
Baru 80-an pesan yang masuk sudah penuh. Ini membuat tangan mendapat pekerjaan tambahan menghapus SMS setiap kali masuk seusai habis dibaca.
Soal pilihan, saya sudah mengantongi satu nama, baik buat DPRD Kubu Raya, DPRD Kalbar, DPR RI maupun DPD RI. Untuk keluarga, mereka juga sudah punya pilihan sendiri-sendiri.
Ya, SMS-SMS itu juga sebagai bentuk usaha. Usaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya agar terpilih menjadi anggota legislatif yang terhormat. Terhormat karena jabatan, tinggal bagaimana mempertahankan moral serta sepak terjang, tetap terhormat juga.
Usaha untuk merebut dan memenangkan hati rakyat melalui SMS tentu sah-sah saja sebatas sesuai aturan dan tidak memaksa. Untuk SMS memang memerlukan modal yang cukup besar, tetapi cara ini mungkin jauh lebih efektif. Mengirim SMS tentu jauh lebih baik ketimbang ’serangan fajar’ membagi-bagikan uang atau bentuk lainnya ke rumah-rumah, di jalan menuju TPS maupun memanipulasi suara.
Nah, 9 April, tugas kita sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, gunakanlah secara bertanggungjawab untuk memilih wakil di lembaga legislatif. Bukan hanya memberikan suara dengan cara mencontreng saja, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya. Mengawasi agar tidak terjadi kecurangan, manipulasi maupun money politic.
Tentu, sangat-sangat tidak layak bila caleg-caleg ‘busuk’ yang mewakili kita di lembaga legislatif. Ayo, mari kita tentukan masa depan daerah dan bangsa ini, dengan memilih caleg-caleg yang kita ketahui memiliki kredibilitas, kapabilitas, kapasitas serta moral yang baik pula. Ingat 9 April jangan lupa memberikan suara, sekaligus mengawasinya. Selamat menentukan pilihan

»»  READMORE...