25 Mei, 2008

Perkuat Ekonomi Rakyat

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak
Trend kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi di Kalimantan Barat sepertinya akan semakin berlanjut akibat belum meredanya kenaikan harga minyak dunia, serta terjadinya krisis pangan di dunia.
“Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua, karena telah berimbas ke daerah. Harga-harga kebutuhan pokok di daerah juga ikut-ikutan naik sehingga semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut juga akan membebani baya produksi sektor usaha kecil dan menengah sehingga berpotensi memicu inflasi dan memperlemah daya beli masyarakat, serta meningkatkan jumlah penduduk miskin,” ucap Ketua DPRD Kota Pontianak, H.Gusti Hersan Aslirosa.
Hersan juga menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia saat ini telah memaksa Pemerintah Pusat untuk merencanakan penarikan subsidi BBM. “Presiden SBY beberapa waktu yang lalu telah memberikan sinyal kemungkinan kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun ini”, ujarnya.
Ia mengkhawatirkan apabila BBM benar-benar dinaikan, maka kenaikan harga-harga semakin menggila yang akan berdampak kepada peningkatan beban ekonomi masyarakat.
“Dalam rangka untuk mengantisipasi imbas rencana kenaikan BBM terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut, maka saya sangat berharap Pemerintah Kota Pontianak beserta instansi terkait dapat melakukan koordinasi secepatnya untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna mengurangi semakin beratnya beban ekonomi masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak perlu mengambil langkah-langkah antisipatif dan praktis untuk melakukan penguatan ekonomi rakyat”, ujar Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia ini.
Hersan juga mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya krisis pangan di Kalbar. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia merupakan salah satu faktor pemicu dari naiknya harga kebutuhan pokok di seluruh dunia, termasuk Indonesia . Selain itu kebijakan negara adikuasa Amerika dan negara-negara di Eropa yang sangat agresif mengkonversi bahan pangan menjadi bahan bakar minyak juga telah mengakibatkan supply bahan pangan dunia menjadi berkurang.
Akibatnya harga pangan menjadi naik. Sementara itu, menurutnya negara-negara produsen pangan dunia saat ini sedang mengurangi ekspor bahan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri mereka. “Berbagai fenomena itulah yang telah mengakibatkan melambungnya harga bahan pangan dunia, termasuk di Indonesia ,” ujarnya.
»»  READMORE...

Jangan Jadikan Masyarakat Tumbal Illegal Logging

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak
Anggota DPRD Kalbar, Tobias Ranggie, SH meminta aparat untuk tidak menjadi masyarakat tumbal untuk penanganan illegal logging. Dirinya menegaskan kayu asal Kapuas Hulu yang ditangkap di Sintang beberapa hari lalu adalah kayu tebang banjir dan bukan kayu mekanik.
Pernyataan ini disampaikan Tobias Ranggie via handphone selulernya, Sabtu (2/2) malam menyikapi penahanan aparat keamanan terhadap kayu-kayu masyarakat di Sintang. “Itu kayu-kayu hasil tebang banjir. Itu bukan kayu hasil illegal logging dan itu bukan kayu mekanik. Pada banjir lalu yang cukup besar masyarakat tidak bisa menyadap karet, tidak bisa menangkap ikan dan tanaman padi mereka terkena fuso (kosong, red). Cuma satu-satu cara untuk menyambung hidup dengan menebang kayu. Itu bukan untuk menambah kekayaan tetapi sekedar menyambung hidup,” tukas Tobias.
Ironisnya, kata Tobias, bila terjadi bencana alam, Kapuas Hulu tidak pernah mendapatkan bantuan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. “Ketika daerah lain terkena bencana, ramai-ramai memberikan bantuan, namun di dekat daerah sendiri tidak. Tidak ada bedanya masyarakat Kapuas Hulu dengan yang lainnya,” ucapnya.
Ditegaskan Wakil Ketua Komisi C ini, selama ini dikatakan illegal logging masih marak di Kalbar dan ini menunjukkan serta membuktikan bahwa tidak ada ketegasan aparat dalam menegakkan hukum. “Yang bertanggung jawab ya semua pihak yang terlibat dalam penanganan illegal logging. Apakah mereka tidak tahu? Kalau mereka tidak tahu berarti mereka tidak menjalankan tugas dengan baik. Kita lihat selama ini berapa banyak kayu dari perhuluan yang lolos sampai ke Pontianak? Mereka diminta duit! Mungkin kayu yang tak bisa lolos ini karena tidak dapat kasih duit. Saya minta jangan masyarakat dijadikan tumbal untuk contoh penegakan hukum,” kecamnya.Aparat, kritik Tobias sebaiknya melakukan koreksi diri karena kalau kayu bisa lolos berarti ada yang bermain-main di balik penegakan hukum. “Bukan kita tidak mendukung dan setuju dengan tindakan yang dilakukan, tetapi lihat keadaan masyarakat yang sehari-hari sulit memenuhi kebutuhannya. Saya rasa penangguhan harus dilakukan karena mereka butuh makan dan minum serta menghidupkan keluarga,” pungkasnya.
»»  READMORE...

Bangun Pelabuhan Samudera di Teluk Batang

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak
Kabupaten Kayong Utara (KKU) memiliki potensi perkebunan, kelautan dan perikanan yang cukup besar. Kondisi perlu didukung infrastruktur pelabuhan sebagai akses keluar.
“Ke depan Kabupaten Kayong Utara sudah layak memiliki sarana pelabuhan yang bertaraf internasional berupa pelabuhan samudera. Daerah yang cocok di Telok Batang dan ini akan membuat pengiriman barang serta jasa dari hulu Sungai Kapuas lebih dekat ketimbang melalui pelabuhan Pontianak,” ulas salah satu bakal calon Bupati Kabupaten Kayong Utara, Drs Citra Duani.
Bila melalui Telok Batang, ucap Citra akan menekan waktu perjalanan sehingga lebih cepat dan biaya akan lebih murah. “Akses ke daerah tujuan seperti pulau Jawa khususnya pelabuhan Semarang bisa langsung karena tidak beberapa jauh dari Telok Batang sudah masuk Selat Karimata. Dengan adanya pelabuhan akses akan lebih terbuka, perekenomian masyarakat cepat bergerak lebih maju dan muaranya pada kesejahteraan meningkat,” ulasnya.
Selain itu juga, dengan adanya pelabuhan ini akan membuka akses wisata mengingat Kabupaten Kayong Utara memiliki Gunung Palung dengan keanekaragaman hayati flora maupun fauna dengan species terlengkap di dunia yang biasa menjadi obyek penelitian dari peneliti dalam dan luar negeri.
“Namun kendala untuk mengakses Gunung Palung pada infrastruktur jalan. Bila ini sudah terbangun makan nilai jualnya sebagai daerah wisata alam dan penelitian akan semakin tinggi yang berdampak multi efek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga bisa menjadi sumber air bersih dan pembangkit energi listrik,” papar PNS Pemprov Kalbar ini.Putra Kayong Utara juga mengaku sangat prihatin dengan kondisi infrastruktur yang sangat minim. “Ke depan membuka lebih banyak lagi akses-akses jalan seperti menuju Kecamatan Seponti dan Simpang Hilir serta ke Pulau Maya Karimata. Ini merupakan daerah hasil pertanian dan bila terbuka akan menekan biaya angkut sehingga pendapatan petani akan lebih besar. Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus di sector pendidikan dan kesehatan yang sarana serta pelayanannya sulit dijangkau masyarakat,” pungkasnya
»»  READMORE...