Menyentuh dengan Pemberdayaan

Hairul Mikrad
17 Juli 2007 lalu dalam sidang paripurna DPR RI, Kubu Raya resmi menjadi daerah otonom baru di Republik Indonesia. Daerah dengan 9 kecamatan tersebut dipayungi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 yang disyahkan oleh Presiden RI, 10 Agustus 2007 lalu.
Denyut pembangunan ‘sibungsu’ di Kalimantan Barat kian terasa. Untuk menilai ini banyak tolak ukur yang bisa kita pakai terutama pelayanan administrasi bagi public, pertumbuhan sector-sektor ekonomi dan tumbuhnya lapangan pekerjaan seperti jasa, perkebunan, pertanian dan pertambangan.
Namun perlu kita sadari, sebagai daerah otonom baru dengan wilayahnya dipisah-pisahkan oleh sungai dan laut ini, tentulah pertumbuhannya tidak sekencang membuat mie instant, masih butuh kesabaran dilengkapi kerja keras dan kerja cerdas.
***
POROS DESA
Memasuk tahun ketiga berdirinya Kubu Raya, 2010 Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotein baru benar-benar terlibat dalam penyusunan APBD 2010. Muda memulai dengan mengalokasikan 49 persen lebih dari total APBD sebesar Rp 544,25 M untuk belanja publiknya.
Untuk mewujudkan visi ‘Terdepan dan Berkualitas’ Muda menginginkan APBD 2010 menjadi panduan pengelolaan dan penggunaan anggaran pembangunan ini , bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari masih rendahnya kapasitas produksi dan akses sumberdaya produksi bagi masyarakat.
Minimnya infrastruktur membuat daya saing daerah ini rendah dan menjadi penyebab high cost. Ini semakin diperparah dengan jalan antar wilayah yang sulit diakses. Masyarakat pesisir dan pedalaman yang hendak menjual hasil pertanian, perikanan dan perkebunan maupun usaha-usaha produktif lainnya harus menggeluarkan biaya besar bagi transportasi. Bila pun tidak, mereka terlilit tengkulak.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Muda Mahendrawan dan jajarannya. Pasalnya, bila akses terbuka, maka akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pendapatan serta kesejahteraan masyarakat bertambah. Bila sudah terpenuhi kesejahteraan, mereka akan mampu mengakses pendidikan dan kesehatan layak.
Pada APBD 2010, Muda menganggarkan bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp. 42,71 M serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 57,74 M.
Untuk mempercepat pertumbuhan daerah, Pemkab Kubu Raya membangun sejumlah jalan poros desa. Jalan-jalan ’kecil’ ini menghubungan desa dengan desa, desa dengan ibukota kecamatan dan kecamatan dengan ibu kota kabupaten.
"Kita ingin akses poros desa dengan cepat terhubung. Kalau masing-masing desa sudah saling terhubung, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Dengan kebijakan ini saya yakin, Kubu Raya secara perlahan akan melakukan peningkatan di berbagai sektor," jawab Muda yakin.

Salah satu poros desa yang sudah terasa manfaatnya, Jalan Sungai Nipah-Parit Sarim-Punggur. Jalan ini menghubungan Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap dan Sungai Raya.
Seorang guru SD di Teluk Pakedai, Ratna Sari mengaku dirinya sangat terbantu dengan adanya jalan poros ini. Ia dari Gunung Ambawang Teluk Pakedai mengendarai sepeda motor memilih jalur ini. Dari penyebarangan Sungai Nipah Ia hanya memerlukan sekitar 45 menit ke Sungai Raya Dalam. ”Jalur ini cepat sampai ke Sungai Raya Dalam dibandingkan melalui Pinang-Rasau Jaya. Lagi pun saya takut melalui jalur ramai itu,” aku Ratna.
Hal yang sama diakui Suri. Ia seorang petani yang setiap subuh mengangkut hasil pertanian seperti Nenas dengan sepeda engkol. ”Jalan ini dah enak dilalui, saya cepat sampai ke Flamboyan,” aku Suri warga Punggur ditemui di Sungai Raya Dalam.
Walaupun tidak terlalu lebar, jalan-jalan poros ini efektif menyentuh masyarakat di pedesaan dan menggerakan perekonomian mereka. Tentulah, pemerintah perlu memperbanyak pembangunan jalan-jalan ’sederhana’ ini sehingga seratus lebih desa bisa terakses melalui transportasi darat.
***
DERAJAT KESEHATAN
Harapan Kubu Raya mampu secara bertahap memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah kian terwujud. Dengan APBD 2010 keberpihakan tersebut juga dirasakan, banyak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dilakukan.
Strategi pemangkasan biaya-biaya yang kurang efektif dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat mulai terlihat hasilnya. Salah satunya, perubahan anggaran rumah dinas bupati yang dialihkan untuk kendaraan dinas bagi para medis dan guru.
Selain akses jalan, Pemkab Kubu Raya memberikan perhatian besar bagi peningkatan daerajat kesehatan masyarakatnya. Pada tahun 2010 ini, Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 33,51 M.
Strategi yang dilakukan juga tidak ’mercusuar’. Letak geografis Kubu Raya yang berdekatan dengan ibukota provinsi, Pontianak membuat kabupaten ini tak perlu bersusah payah mendirikan rumah sakit daerah. Muda lebih memilih untuk penguatan Puskesmas, Pustu maupun Polindes yang pelayanannya langsung menyentuh masyarakat.
Puskesmas Sungai Durian Sungai Raya, Puskesmas Radak Terentang dan Puskesmas Padang Tikat Batu Ampar ditingkatkan status menjadi Puskesmas rawat inap. Puskesmas Pembantu (Pustu) Korpri Sungai Raya ditingkatkan menjadi Puskesmas. Di desa Sungai Enau Kecamatan Sungai Ambawang dibangun Pustu. Puskesmas Sungai Rengas dan Puskesmas Sungai Asam ditambahj ruang, rumah dokter Puskesmas Sungai Kakap direhab, Puskesmas Teluk Pakedai dibarau.
Bukan itu saja, Pemkab Kubu Raya juga melengkapi prasarana sarana seperti mebeulair, tabung oksigen dan mesin fogging serta 17 unit sepeda motor untuk operasional bidan desa, mobil operasional Puskesmas keliling, serta menambah 93 orang tenaga perawat/para medis, 35 orang bidan PTT. Dokter dan paramedis yang bertugas di pedalaman ikut diberikan insentif tambahan.
Selain itu juga, bagi masyarakat tidak mampu dan tidak terdaftar sebagai peneriman Jamkesmas, Pemkab Kubu Raya menganggarkan dana Jamkesmas daerah. Puluhan ribu masyarakat sudah bisa dicover dan secara perlahan terus ditingkatkan.
***
BERAS LOKAL DAN KOPERASI
Bupati Kubu Raya mengakui menjadikan ‘Kubu Raya Kabupaten Terdepan’ diperlukan strategi-strategi percepatan pembangunan. Strategi tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pengungkit dan daya dorong bagi pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat minimal di suatu kawasan.
Dikatakan Muda, sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sector pertanian, pemerintahannya berupaya terus memberikan perhatian kepada sector ini dan daya saing para petani.
Pemkab Kubu Raya melalui APBD 2010 ini telah membuka lahan-lahan pertanian sekaligus membuka pasar secara sistemik dengan pembelian beras lokal bagi pemenuhan PNS dan ini njadi daya dorong bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil, etos kerja dan memperluas areal tanam.
Untuk support petani, Pemkab KKR juga mencanangkan tahun mekanisasi pertanian serta memberikan asuransi pertanian, pembangunan serta normalisasi maupun membeli alat-alat berat untuk pengairan.
Beras lokal sendiri terus bergema. Kebijakan ’membumi’ membuat Bupati Kubu Raya kerap diminta menjadi pembicara baik di Kalbar maupun Nasional. Kebijakan beras lokal bagi PNS yang diterapkan Bupati Kubu Raya sejak awal 2010 memberikan dampak luas bagi pergerakan usaha tani di kabupaten ini.
Program yang terus menggeliat ini juga dilirik daerah lainnya. Bahkan direncanakan untuk pemenuhan beras miskin, dalam waktu dekat melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) akan dilakukan MoU dengan Bulog.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kubu Raya, Drs Sutoyo, MM mengakui melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kubu Raya, beras local dibeli dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada PNS di Kubu Raya, bahkan sudah dijual di pusat perbelanjaan bergengsi ‘Carrefour’.
Untuk memenuhi kebutuhan para PNS, beras local yang dibutuhkan sebanyak 10 ton per bulan atau 120 ton per tahun. “Kita memberikan jaminan kepastian pasar bagi petani dan kita membeli lebih tinggi dari harga gabah kering giling atau gabah kering panen sesuai Inpres No 3 Tahun 2009 sebesar Rp 2640/kg, namun kita beli per kilogramnya sebesar Rp 3000- Rp 3300,-. Ini kepastian pasar bagi petani,” jelas Sutoyo.
Untuk menjamin pasokan, KPRI sendiri akan melakukan kontrak denbgan 30 kelompok tani yang beranggotakan 10-25 petani setiap anggotanya. “Kita perkirakan sekitar 10.500 hektar lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan ini. kita juga 22 Juli nanti akan melakukan MoU dengan Bulog memasuk beras untuk raskin, kita perkirakan membutuhkan 300 ton per bulannya,” papar Sutoyo.
Jelas, MoU dengan Bulog dalam upaya pemenuhan beras miskin (Raskin) ini akan membuka dan menjadi pemasaran bagi petani. Ada jaminan sekitar 300 ton beras petani akan terserap setiap bulan. Ini berarti memerlukan lahan yang luas dan petani yang banyak untuk menggarapnya. Ini membuktikan beras lokal program ‘sederhana’ mampu memberikan arti besar bagi pertumbuhan ekonomi keluarga petani dan kawasannnya.
Selain petani yang berkerja di sawah, Pemkab Kubu Raya juga menyentuh kaum wanita dengan Koperasi Grameen. Koperasi yang dibentuk 16 Maret 2009 lalu telah menyerap 1200 anggota di empat kecamatan, Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
“Koperasi Grameen ini memberikan kredit usaha mikro dan kredit kecil bagi anggota usaha produktif. Ada 200 orang sudah mendapatkan bantuan dan 100 anggota dalam proses pengucuran. Besar bantuan bentuk usaha, untuk mikro per orang Rp 1,5 juta dan ada juga meminjam Rp 500 ribu. 99 persen anggota kami wanita,” jelas Ketua KSP Grameen, Norasari.
Anggota KSP Grameen ini memiliki berbagai jenis usaha dari kerajinan tangan, kue-kue, kerupuk maupun usaha-usaha kreatif lainnya. “Begitu banyak minat masyarakat, kita dengan segera akan membuka cabang di 9 kecamatan. Modal kami dari tabungan anggota dan awalnya ada dana hibah dari Pemkab KKR dan direncanakan 21 Juli akan menggelar rembuk pusat KSP Grameen,” urai Nora.
Dikatakan Nora, anggota tidak akan mendapatkan bantuan modal bila belum mendapatkan pelatihan. “Kita juga tidak hanya membantu modal, tetapi juga memberikan pelatihan, termasuk bimbingan bagi packing produk, pemasaran. Kita berusaha mengembangkan system yang bagus dengan membangun modal social, kejujuran yang utama,” jelas Nora.
Kebijakan beras lokal dan koperasi Grameen juga menjadi perhatian Tim penilai Evaluasi Daerah Otonom Baru dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (Kemendagri). Bahkan kabupaten termuda ini masuk nominasi peraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Ini sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri RI nomor 120.04/1322/OTDA tertanggal 14 Mei 2010. Kabupaten dengan visi ‘terdepan dan berkualitas’ ini menjadi satu-satunya di Kalimantan Barat yang masuk nominasi.
Tim penilai Evaluasi Daerah Otonom Baru dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Anny Julistiani mengakui bahwa ada upaya dari Pemerintah KKR melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Seperti KSU Grameen, yang diadopsi dari Grameen Bank, peraih nobel di bidang kesejahteraan masyarakat yang diterapkan oleh Presiden Bangladesh yang menyentuh kepada masyarakat secara langsung. “Apalagi berdasarkan pantauan, di KKR 68 persen masyarakatnya adalah petani dan program seperti inilah yang kita nilai mampu mendongkrak kemiskinan yang ada," ujar kata Anny.
Di sisi lain, Anny dan timnya juga menilai program unggulan beras lokal yang digalakkan juga telah memberikan dampak bagi ketahanan pangan di daerah ini.
"Kita berharap program seperti ini bisa mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi tantangan bagi negara ini. Bahkan, sistem seperti ini belum ada diterapkan di daerah yang ada di Indonesia, sehingga ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," harap Anny.
Tentu kita berharap pembangunan yang sudah bergerak ini diimbangi dengan perubahan mindset birokasi yang diterus ‘dibenamkan’ Bupati Kubu Raya sejak awal kepimpinannya.
Pembangunan yang dijalankan juga tidak akan berarti bila kebocoran APBD tak dapat ditekan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak meningkatkan. Terpenting transpransi peruntukkan dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah terus diperketat. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan memberikan daya ungkit percepatan pembangunan. Selamat ulang tahun Kubu Raya.

»»  READMORE...

KKR Inspiring Kalimantan Barat

Muda Raih Borneo Tribune Award 2009

Hairul Mikrad
Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan keluar sebagai peraih Man of The Year 2009 ‘Borneo Tribune Award’ yang diselenggarakan Harian Borneo Tribune. Penganugerahannya berlangsung di Pendopo Gubernur, Rabu (30/12) malam.
Penghargaan bagi bupati yang penuh enerjik dan inovasi tersebut diserahkan Ketua Dewan Pers Indonesia pertama, Atmakusumah
Munculnya nama Muda yang belum genap setahun memimpin kabupaten termuda di Kalimantan Barat sebagai nominee dan peraih Borneo Tribune Award tersebut didasari beberapa penilaian atas ucapan, ide, tindakan dan konsep yang disampaikannya.
Bupati Kubu Raya ini dinilai layak mendapatkan penghargaan Borneo Tribune Award bidang Eksekutif mengingat Muda merupakan sosok inspiring bagi Kalbar dengan gebrakannya merevolusi budgeting dengan mengalokasikan belanja langsung sebesar 49 persen dan 51 persen untuk belanja tidak langsung dari APBD Kubu Raya 2010.
Selain itu juga menerapkan beras lokal untuk pemenuhan kebutuhan beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kubu Raya.
Muda terus merevolusi mindset birokrasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sehingga memberikan kemudahan, kedekatan dan kecepatan pelayanan publik.
Selain itu juga ia menjadikan prioritas utama bagi pemberdayaan masyarakat pertanian dan nelayan di perdesaan melalui beras lokal, mekanisasi pertanian, asuransi pertanian dan pembangunan berbasis perikanan serta kelautan.
Muda juga mengedepankan pemberdayaan kaum perempuan melalui pembentukan Koperasi Grameen sehingga berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan emasukan muatan lokal pendidikan entrepreneur bagi pelajar SMA/SMK di Kabupaten Kubu Raya serta merancang bangun kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kerakyatan.
”Sejumlah penilaian di atas menjadi landasan bagi kami untuk menganugerahkan Borneo Tribune Award inspirator bagi Kalimantan Barat,” ucap Pemimpin Umum PT Borneo Tribune Press, H Nur Iskandar.

»»  READMORE...

Revolusi Mindset Birokrasi KKR

Hairul Mikrad

”Saya kurang suka dengan kalimat kebersamaan, terlalu melankolis.” Muda, enerjik, revolusioner. Tiga kata ini sepertinya patut disematkan pada Bupati Kabupaten Kubu Raya.
Kabupaten termuda di Kalimantan Barat dengan visi jauh ke depan ini siap menjadi daerah terdepan di Kalimantan.
Beragam langkah dan terobosan telah dan terus diluncurkan oleh Bupati Muda Mahendrawan dan kabinet progresifnya. Visi menjadikan Kubu Raya sebagai kabupaten ’Terdepan dan Berkualitas’ membuatnya bersemangat mem-push jajarannya untuk terus bergerak, merubah mindset.
Saat ini ada tiga hal yang menjadi cara pandang Bupati Muda untuk memajukan daerahnya. Trust, focus dan massif. Trust berkaitan dengan membangun kepercayaan rakyat terhadap jajaran birokrasi. Birokrat di Kubu Raya diarahkan untuk menggaet simpati rakyat. Tak heran jika kebijakan yang dibuat pun sangat pro rakyat. Kebijakan beras lokal buat para PNS Kubu Raya, salah satu contohnya.
“Gaji PNS itu kan dari APBD, sekarang bagaimana caranya kita menyakinkan rakyat bahwa pemerintah ini berpihak pada mereka. Ya caranya itu tadi kita beli beras mereka sehingga mereka pun merasakan manfaat adanya birokrasi dan pemerintahan di daerah ini,” ujar Muda di ruang kerjanya yang sederhana.
Bukan itu saja, Muda berpandangan untuk memajukan daerah perlu dirangkul dan diberdayakan kaum perempuannya. “Kita lihat di Bangladesh. Muhammad Yunus yang meraih nobel perdamaian berhasil memajukan ekonomi negaranya melalui koperasi Grameen. Ia rangkul kaum perempuan di sana, dari kaum perempuan ini perlahan-perlahan perdamaian juga terjalin. Kita juga ingin seperti itu. Kita harapkan kaum perempuan Kubu Raya bisa berpartisipatif dalam pembangunan,” jelas Muda.
Untuk mewujudkannya, Pemkab KKR telah membentuk koperasi Grameen. ”Kita suntik anggaran di sana sehingga kaum perempuan kita disupport pendanaannya terutama yang memiliki home industri ataupun membutuhkan modal usaha dengan sistem bergulir,” paparnya.
Fokus, kebijakan yang diambil juga selalu diupayakan agar tidak melebar dan membias. Terkait dengan hal tersebut, Muda ingin daerahnya memiliki keunggulan kompetitif dari segi produk dibanding daerah lain. Sementara, massif, bermakna kebijakan yang dibuat bisa dilaksanakan oleh seluruh stake holder yang terkait. Tidak ada ego sektoral, tidak ada semangat musiman, semua bahu membahu bergotong royong menyukseskan program.
“Lihat China, lihat Vietnam. Dulu 28 tahun mereka sibuk berperang di saat kita sedang makmur-makmurnya. Sekarang apa yang terjadi?,” ujar Muda separuh bertanya.
Menurut Muda, untuk melakukan perbaikan perlu merubah mindset. Revolusi birokrasi. Revolusi yang bukan berarti tembak-tembakkan, bakar-bakaran. Tapi bagaimana merubah paradigma berfikir aparat birokrasi.
“Ingat kata-kata Bung Karno, revolusi belum selesai. Sekaranglah saatnya kita menuntaskan revolusi itu,” ujar putra aktivis PNI yang juga mantan Rektor Untan, Mahmud Akil ini.
Dengan terobosan dan pemikirannya yang visioner untuk memajukan kabupatennya ini, Panitia Borneo Tribune Award memasukkan nama Muda Mahendrawan sebagai nominee man of the year 2009 untuk bidang eksekutif.

»»  READMORE...

Revolusi dan Reformasi APBD

Keberpihakan Itu Dimulai Kubu Raya

Oleh
Hairul Mikrad

Tidak mudah bagi pemerintah daerah menganggarkan untuk belanja langsung, seimbang dengan belanja tidak langsung. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, ditahun 2010 sebagai wujud implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah memulai langkah tak biasa ini, dengan mengalokasikan 49 persen lebih dari total APBD sebesar Rp 544,25 M untuk belanja publiknya.

Kubu Raya baru dua tahun menjadi daerah otonom di Republik ini. Secara defenitif, Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotien, belum genap setahun memimpin tampuk kendali kabupaten pesisir yang kaya akan potensi alam dan sumberdaya manusia, namun miskin akan pemerataan pembangunan.
Pasangan yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat di dua kali putaran Pilkada ini, lebih menekankan pelaksanaan dan peningkatan kualitas tugas serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Muda yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat ini, memahami dan menguasai kondisi daerah yang dipimpinnya. Ketertinggalan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur secara perlahan mulai dipenuhi. Secara konkrit, sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi rakyat menjadi prioritas utama pembangunan yang sudah dan akan dilakukan.
Muda menginginkan APBD 2010 yang dalam kurun setahun ke depan menjadi panduan pengelolaan dan penggunaan anggaran pembangunan ini , bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari masih rendahnya kapasitas produksi dan akses sumberdaya produksi bagi masyarakat.
Putra mantan Rektor Universitas Tanjungpura, almarhum Mahmud Akil ini, mengetahui masih banyak anak usia 7-15 tahun yang tidak bisa mengikuti pendidikan dasar akibat akses dan kualitas pendidikan yang belum terjangkau dikarena faktor sosial, ekonomi, budaya dan geografi. Begitu juga dengan pelayanan dan kualitas kesehatan serta gizi yang belum bisa digapai masyarakat.
Minimnya infrastruktur terutama akses jalan antar wilayah membuat masyarakat menjadi sulit mengakses sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Selain itu juga, jeleknya infrastruktur membuat high cost pada pengangkutan hasil bumi serta membuat daya saing daerah maupun sektor unggulan pada titik lemah.
Kondisi ini membuat masih terdapat masyarakat Kubu Raya yang buta huruf, hidup di bawah garis kemiskinan serta derajat kesehatan yang rendah. Mengatasi ini diperlukan strategi-strategi yang lebih berpihak kepada rakyat sehingga dengan cepat mendorong pertumbuhan dan perkembangan di semua sector pembangunan.
***



APBD Pro Rakyat

APBD Kubu Raya yang diketok palu DPRD KKR, Kamis (17/12) tidak jauh dari R-APBD yang diajukan pihak eksekutif. Gebrakan dilakukan Pemkab Kubu Raya dengan revolusi anggaran dengan menempatkan belanja tak langsung sebesar 49 persen dari total anggaran.
Ini artinya, banyak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yang akan dilakukan. "Saya mengawal ketat untuk proses penyusunan RAPBD 2010 ini. Tidak sedikit biaya yang kurang efektif kita pangkas, dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat," jelas Muda Mahendrawan.
Anggaran apa saja yang dipangkas? Muda mengakui banyak item kegiatan seremonial yang hanya bersifat peringatan dihapus. Selain untuk pelaksanaan, kegiatan seremonial tersebut memberikan honor kepada PNS sebagai pelaksana. ”Selain uang untuk kegiatan, ternyata PNS yang menjadi panitia diberikan honor, padahal ini tugas mereka. Anggaran seperti ini yang kita pangkas selain pengadaan barang-barang administrasi yang terkesan mubazir. Namun untuk beberapa kegiatan seremonial penting dan berkaitan langsung dengan masyarakat tetap dilaksanakan,” jelas Muda.
Dari pemangkasan tersebut ternyata banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pembangunan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur. "Kita ingin akses poros desa dengan cepat terhubung. Kalau masing-masing desa sudah saling terhubung, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Dengan kebijakan ini saya yakin, Kubu Raya secara perlahan akan melakukan peningkatan di berbagai sektor," jawab Muda yakin.
***
Untuk pendapatan daerah, APBD KKR tahun 2010 ini mengalami peningkatan terutama DAU, dari Rp. 375 M pada TA 2009 meningkat sebesar Rp. 39 M menjadi Rp. 414 M. Demikian pula halnya dengan DAK semula Rp. 18 M menjadi Rp. 48 M atau bertambah sebesar Rp.30 M. Pendapatan asli daerah naik sebesar 15 %.
Sementara Belanja Daerah diarahkan khusus Belanja Tidak Langsung terutama untuk belanja gaji dan tunjangan PNS telah dialokasikan untuk pembayaran kenaikan gaji PNS sebesar 5 %, pengangkatan CPNS dan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, termasuk tambahan penghasilan PNS, dan tambahan penghasilan perangkat desa terutama Kepala Desa dan Kepala Dusun. Selain itu adanya hibah untuk sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
Sedangkan untuk Belanja Langsung Program dan kegiatan termasuk hibah untuk Sekolah, dan PNPM yang menunjang program dan kegiatan Pemerintah daerah telah dialokasikan cukup berimbang, dengan komposisi untuk belanja tidak langsung sebesar 51 % dan Belanja Langsung 49 %.
Pendapatan Daerah sendiri ditargetkan sebesar Rp. 544,25 M yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 15,27 M yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 8,46 M dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2,63 M serta pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp. 4,18 M
Pendapatan dari dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp. 502,16 M terdiri atas bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp. 39,16 M, DAU sebesar Rp. 414,76 M, DAK sebesar Rp. 48,24 M. Selain itu pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 26,82 M terdiri atas pendapatan hibah ditargetkan sebesar Rp. 5 M, bagi hasil pajak propinsi sebesar Rp. 20,02 M, bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 1,8 M.
***
Untuk pos Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 549,98 M, terdiri dari Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp. 311,76 M dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp. 254,08 M, belanja hibah sebesar Rp. 24,54 M, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 13,12 M, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 19,63 M, belanja tidak terduga sebesar Rp. 400 Juta.
Sementara itu, pos belanja langsung dialokasikan sebesar Rp. 238,21 M dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp. 16,17 M, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 83,74 M dan belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 138,31 M.
Dengan defisit anggaran sebesar Rp. 5,73 M yang akan ditutupi dari Prakiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2009.
***
Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi anggaran cukup besar Rp. 203,53 M, Dinas Kesehatan sebesar Rp. 33,51 M, Dinas Bina Marga dan Pengairan Rp. 42,71 M, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 57,74 M, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 5,46 M, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 3,67 M, Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 2,69 M, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 2,73 M, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 2,15 M, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 3,52 M, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar Rp. 1,72 M, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 1,12 M, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3,15 M, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 701,7 Juta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah d sebesar Rp. 700,01 Juta, DPRD dialokasikan sebesar Rp. 7,6 M, Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 350,14 Juta, Sekretariat Daerah sebesar Rp. 23,37 M, Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp. 12,91 M, Inspektorat Daerah sebesar Rp. 2,76 M, Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 5,21 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sebesar Rp. 5,69 M, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD sebesar Rp. 61,02 M, Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan sebesar Rp. 1,56 M, Kecamatan dialokasikan sebesar Rp. 11,72 M, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar Rp. 2,91 M, Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dialokasikan sebesar Rp. 1,01 M, Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 2,21 M, Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp. 16,79 M, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebesar Rp. 5,28 M, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp. 9,75 M, Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 12,33 M dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 2,43 M.
***

Strategi Percepatan Pembangunan

Menurut Muda Mahendrawan untuk menjadikan ‘Kubu Raya Kabupaten Terdepan’ diperlukan strategi-strategi percepatan pembangunan. Strategi tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pengungkit dan daya dorong bagi pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat minimal di suatu kawasan.
Dikatakan Muda, sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sector pertanian, pemerintahannya berupaya terus memberikan perhatian kepada sector ini dan daya saing para petani.
Ke depan, Pemkab Kubu Raya akan membuka lahan-lahan pertanian sekaligus membuka pasar secara sistemik dengan pembelian beras local bagi pemenuhan PNS sehingga menjadi daya dorong bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil, etos kerja dan memperluas areal tanam. Pemkab KKR juga mencanangkan 2010 sebagai tahun mekanisasi pertanian serta memberikan asuransi pertanian maupun pembangunan serta normalisasi maupun membeli alat-alat berat untuk pengairan.
Pengembangkan budidaya perikanan termasuk penyediaan benih dan alat-alat tangkap perikanan juga menjadi strategi percepatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan para nelayan serta membuka lapangan usaha yang produktif. Upaya ini juga akan didorong dengan peningkatan sumber daya manusianya melalui pendidikan entrepreneurship.
Dalam strategi percepatannya, Muda juga membidik pemberdayaan perempuan dalam frame ekonomi produktif seperti pemanfaatan lahan-lahan tidur, pembuatan pakan ternak/ikan serta pengembangan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil produksi termasuk pemberian pinjaman modal bagi usaha kecil kaum perempuan melalui ‘Koperasi Grameen’.
Percepatan pembangunan akan sulit dilakukan tanpa partisipatif masyarakat. Muda juga mendorong upaya ini dan menjadikannya salah satu strategi percepatan melalui mengalokasikan dana untuk urusan bersama PNPM yang lebih besar dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Ini dengan harapkan masyarakat terlibat secara langsung dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek tetapi agent pembangunan yang sendirinya akan menciptakan lapangan pekerjaan.
Di sector pendidikan, untuk meringankan beban masyarakat atas ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan bagi anak-anak mereka terutama saat pendaftaran baru, Muda memandang perlu pengadaan baju seragam sekolah dimulai dari SD, SLTP hingga SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak baru. Selain itu juga penganggaran ‘ Bos Daerah’ sebagai pendamping biaya operasional sekolah dari APBN mutlak dilakukan.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan, Pemkab KKR menganggarkan biaya bagi sarana dan prasarana untuk pemeliharaan sekolah, pembangunan perpustakaan, rehab rumah dinas guru serta peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan.
Di bidang kesehatan, Muda lebih menekankan pada peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan ujung tombak pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki akses terdekat dengan masyarakat.
Muda mengakui belum terpikir untuk membangun rumah sakit. Di tahun 2010 ini, Pemkab KKR memfokuskan pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap serta pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pemberatasan penyakit menular terutama penyakit demam berdarah melalui pembelian alat-alat foging dan obat-obat. Penunjangnya pada setiap kecamatan termasuk pengadaan obat untuk pelayanan dasar, menurunkan angka kematian ibu dan anak, perbaikan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan bahan tambahan makanan bagi bayi di Posyandu, serta peningkatan pelayanan daerah terpencil.
Untuk pemenuhan tenaga medis memenuhi ketidakmerataan di daerah, Pemkab menyiapkan anggaran untuk tenaga kesehatan dengan sistem kontrak. Perbaikan terhadap rumah tak layak huni bagi warga tak mampu juga akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Layanan publik semakin dipercepat dengan pengembangan pelayanan terpadu, pengembangan website daerah termasuk peningkatan electronic government (e-govern) sehingga masyarakat akan mudah dan cepat mengakses pelayanan
Kendala infrastruktur dijawab dengan mengalokasikan belanja modal sebesar Rp. 130 M yang diperuntukan bagi percepatan perbaikan infrastruktur berupa pembangunan, peningkatan, rehab jalan dan jembatan terutama untuk membuka akses-akses antar wilayah.
Pemkab juga mengalokasi dana untuk pengadaan alat-alat berat termasuk pemeliharaan periodik jalan dan jembatan dalam rangka mempertahankan kualitas jalan dan jembatan, pola pembangunan melalui imbal swadaya untuk menuntaskan jalan jalan lingkungan dengan melibatkan swadaya masyarakat. Kesemua langkah tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing daerah.
***
Luar Biasa dan Transparansi

Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa MS mengaku mengapresiasi kebijakan APBD yang lebih pro rakyat ini. Ketua Fraksi Partai Golkar yang terkenal vokal ini bahkan memberikan label ’luar biasa’.
”APBD ini memang pro rakyat. Dengan anggaran 49 persen untuk belanja public menunjukan bahwa pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya dan benar-benar pembangunan ini untuk kepentingan rakyat. Kami sebagai wakil rakyat di legislative sangat mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan ini,” aku Mustafa.
Mustafa menegaskan kembali dengan komposisi APBD 2010 ini merupakan momentum perdana dan jauh lebih berpihak kepada rakyat. “Saya yakin visi Kubu Raya sebagai kabupaten terdepan akan segera terwujud bila semua pihak memiliki komitmen yang sama,” paparnya.
Sementara itu Ketua Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional (Aspeknas) Kubu Raya, Nasrun AR menyatakan salut kepada Pemkab dan DPRD KKR yang telah mengalokasi anggaran untuk publik jauh lebih besar. “Ini artinya akan banyak pembangunan yang dilakukan. Pembangunan itu sendiri akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan akan menggerakkan roda ekonomi, belum lagi dampak dari pembangunan yang akan dirasakan bertahun-tahun oleh rakyat,” kata Nasrun.
Misal saja, kata Nasrun mencontohkan, pembangunan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Tentulah kontraktor akan lebih menggunakan masyarakat di sekitar proyek untuk pengerjaannya daripada mengambil tenaga dari luar. Dengan sendiri masyarakat yang menganggur akan bekerja, bila bekerja memiliki uang dan dengan begitu bisa digunakan untuk pembiayaan kebutuhan hidup mereka. Jalan yang dibangun nantinya akan membuka terisolasikan dan memudahkan masyarakat untuk menjual hasil pertanian, perikanan maupun perkebunan mereka.
”Dengan lebih menganggarkan pada belanja publik akan sangat memberikan dampak baik bagi masyarakat baik itu sosial dan ekonomi. Ini akan menjadi pemicu dan pintu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Nasrun.
Sementara itu, pengamat Tata Pemerintah, Turiman Faturachman menilai kebijakan dengan menganggarkan belanja publik mendekati 50 persen dari total APBD merupakan yang luar biasa dan bijak dengan kepentingan masyarakat.
Turiman mengingatkan anggaran besar ini juga harus diimbangi dengan pegawasan yang ketat sehingga penggunaannya tepat program, tepat sasaran, efektif, efisien dan berdayaguna terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Dikatakan Turiman, untuk itu pemerintah harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui peruntukan anggaran tersebut. ”Intinya, ini juga harus ditranparansikan anggarannya, dengan tujuan semua elemen masyarakat mengetahui peruntukkannya serta bersama-sama melakukan kontrol,” sarannya.

»»  READMORE...