17 Juli, 2010

Menyentuh dengan Pemberdayaan


Hairul Mikrad
17 Juli 2007 lalu dalam sidang paripurna DPR RI, Kubu Raya resmi menjadi daerah otonom baru di Republik Indonesia. Daerah dengan 9 kecamatan tersebut dipayungi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 yang disyahkan oleh Presiden RI, 10 Agustus 2007 lalu.
Denyut pembangunan ‘sibungsu’ di Kalimantan Barat kian terasa. Untuk menilai ini banyak tolak ukur yang bisa kita pakai terutama pelayanan administrasi bagi public, pertumbuhan sector-sektor ekonomi dan tumbuhnya lapangan pekerjaan seperti jasa, perkebunan, pertanian dan pertambangan.
Namun perlu kita sadari, sebagai daerah otonom baru dengan wilayahnya dipisah-pisahkan oleh sungai dan laut ini, tentulah pertumbuhannya tidak sekencang membuat mie instant, masih butuh kesabaran dilengkapi kerja keras dan kerja cerdas.
***
POROS DESA
Memasuk tahun ketiga berdirinya Kubu Raya, 2010 Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotein baru benar-benar terlibat dalam penyusunan APBD 2010. Muda memulai dengan mengalokasikan 49 persen lebih dari total APBD sebesar Rp 544,25 M untuk belanja publiknya.
Untuk mewujudkan visi ‘Terdepan dan Berkualitas’ Muda menginginkan APBD 2010 menjadi panduan pengelolaan dan penggunaan anggaran pembangunan ini , bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan dampak dari masih rendahnya kapasitas produksi dan akses sumberdaya produksi bagi masyarakat.
Minimnya infrastruktur membuat daya saing daerah ini rendah dan menjadi penyebab high cost. Ini semakin diperparah dengan jalan antar wilayah yang sulit diakses. Masyarakat pesisir dan pedalaman yang hendak menjual hasil pertanian, perikanan dan perkebunan maupun usaha-usaha produktif lainnya harus menggeluarkan biaya besar bagi transportasi. Bila pun tidak, mereka terlilit tengkulak.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Muda Mahendrawan dan jajarannya. Pasalnya, bila akses terbuka, maka akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada pendapatan serta kesejahteraan masyarakat bertambah. Bila sudah terpenuhi kesejahteraan, mereka akan mampu mengakses pendidikan dan kesehatan layak.
Pada APBD 2010, Muda menganggarkan bagi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp. 42,71 M serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebesar Rp. 57,74 M.
Untuk mempercepat pertumbuhan daerah, Pemkab Kubu Raya membangun sejumlah jalan poros desa. Jalan-jalan ’kecil’ ini menghubungan desa dengan desa, desa dengan ibukota kecamatan dan kecamatan dengan ibu kota kabupaten.
"Kita ingin akses poros desa dengan cepat terhubung. Kalau masing-masing desa sudah saling terhubung, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Dengan kebijakan ini saya yakin, Kubu Raya secara perlahan akan melakukan peningkatan di berbagai sektor," jawab Muda yakin.

Salah satu poros desa yang sudah terasa manfaatnya, Jalan Sungai Nipah-Parit Sarim-Punggur. Jalan ini menghubungan Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, Sungai Kakap dan Sungai Raya.
Seorang guru SD di Teluk Pakedai, Ratna Sari mengaku dirinya sangat terbantu dengan adanya jalan poros ini. Ia dari Gunung Ambawang Teluk Pakedai mengendarai sepeda motor memilih jalur ini. Dari penyebarangan Sungai Nipah Ia hanya memerlukan sekitar 45 menit ke Sungai Raya Dalam. ”Jalur ini cepat sampai ke Sungai Raya Dalam dibandingkan melalui Pinang-Rasau Jaya. Lagi pun saya takut melalui jalur ramai itu,” aku Ratna.
Hal yang sama diakui Suri. Ia seorang petani yang setiap subuh mengangkut hasil pertanian seperti Nenas dengan sepeda engkol. ”Jalan ini dah enak dilalui, saya cepat sampai ke Flamboyan,” aku Suri warga Punggur ditemui di Sungai Raya Dalam.
Walaupun tidak terlalu lebar, jalan-jalan poros ini efektif menyentuh masyarakat di pedesaan dan menggerakan perekonomian mereka. Tentulah, pemerintah perlu memperbanyak pembangunan jalan-jalan ’sederhana’ ini sehingga seratus lebih desa bisa terakses melalui transportasi darat.
***
DERAJAT KESEHATAN
Harapan Kubu Raya mampu secara bertahap memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah kian terwujud. Dengan APBD 2010 keberpihakan tersebut juga dirasakan, banyak pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dilakukan.
Strategi pemangkasan biaya-biaya yang kurang efektif dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat mulai terlihat hasilnya. Salah satunya, perubahan anggaran rumah dinas bupati yang dialihkan untuk kendaraan dinas bagi para medis dan guru.
Selain akses jalan, Pemkab Kubu Raya memberikan perhatian besar bagi peningkatan daerajat kesehatan masyarakatnya. Pada tahun 2010 ini, Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 33,51 M.
Strategi yang dilakukan juga tidak ’mercusuar’. Letak geografis Kubu Raya yang berdekatan dengan ibukota provinsi, Pontianak membuat kabupaten ini tak perlu bersusah payah mendirikan rumah sakit daerah. Muda lebih memilih untuk penguatan Puskesmas, Pustu maupun Polindes yang pelayanannya langsung menyentuh masyarakat.
Puskesmas Sungai Durian Sungai Raya, Puskesmas Radak Terentang dan Puskesmas Padang Tikat Batu Ampar ditingkatkan status menjadi Puskesmas rawat inap. Puskesmas Pembantu (Pustu) Korpri Sungai Raya ditingkatkan menjadi Puskesmas. Di desa Sungai Enau Kecamatan Sungai Ambawang dibangun Pustu. Puskesmas Sungai Rengas dan Puskesmas Sungai Asam ditambahj ruang, rumah dokter Puskesmas Sungai Kakap direhab, Puskesmas Teluk Pakedai dibarau.
Bukan itu saja, Pemkab Kubu Raya juga melengkapi prasarana sarana seperti mebeulair, tabung oksigen dan mesin fogging serta 17 unit sepeda motor untuk operasional bidan desa, mobil operasional Puskesmas keliling, serta menambah 93 orang tenaga perawat/para medis, 35 orang bidan PTT. Dokter dan paramedis yang bertugas di pedalaman ikut diberikan insentif tambahan.
Selain itu juga, bagi masyarakat tidak mampu dan tidak terdaftar sebagai peneriman Jamkesmas, Pemkab Kubu Raya menganggarkan dana Jamkesmas daerah. Puluhan ribu masyarakat sudah bisa dicover dan secara perlahan terus ditingkatkan.
***
BERAS LOKAL DAN KOPERASI
Bupati Kubu Raya mengakui menjadikan ‘Kubu Raya Kabupaten Terdepan’ diperlukan strategi-strategi percepatan pembangunan. Strategi tersebut harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga menjadi pengungkit dan daya dorong bagi pembangunan, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat minimal di suatu kawasan.
Dikatakan Muda, sebagai daerah agraris yang mayoritas masyarakatnya hidup dari sector pertanian, pemerintahannya berupaya terus memberikan perhatian kepada sector ini dan daya saing para petani.
Pemkab Kubu Raya melalui APBD 2010 ini telah membuka lahan-lahan pertanian sekaligus membuka pasar secara sistemik dengan pembelian beras lokal bagi pemenuhan PNS dan ini njadi daya dorong bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil, etos kerja dan memperluas areal tanam.
Untuk support petani, Pemkab KKR juga mencanangkan tahun mekanisasi pertanian serta memberikan asuransi pertanian, pembangunan serta normalisasi maupun membeli alat-alat berat untuk pengairan.
Beras lokal sendiri terus bergema. Kebijakan ’membumi’ membuat Bupati Kubu Raya kerap diminta menjadi pembicara baik di Kalbar maupun Nasional. Kebijakan beras lokal bagi PNS yang diterapkan Bupati Kubu Raya sejak awal 2010 memberikan dampak luas bagi pergerakan usaha tani di kabupaten ini.
Program yang terus menggeliat ini juga dilirik daerah lainnya. Bahkan direncanakan untuk pemenuhan beras miskin, dalam waktu dekat melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) akan dilakukan MoU dengan Bulog.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kubu Raya, Drs Sutoyo, MM mengakui melalui Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kubu Raya, beras local dibeli dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada PNS di Kubu Raya, bahkan sudah dijual di pusat perbelanjaan bergengsi ‘Carrefour’.
Untuk memenuhi kebutuhan para PNS, beras local yang dibutuhkan sebanyak 10 ton per bulan atau 120 ton per tahun. “Kita memberikan jaminan kepastian pasar bagi petani dan kita membeli lebih tinggi dari harga gabah kering giling atau gabah kering panen sesuai Inpres No 3 Tahun 2009 sebesar Rp 2640/kg, namun kita beli per kilogramnya sebesar Rp 3000- Rp 3300,-. Ini kepastian pasar bagi petani,” jelas Sutoyo.
Untuk menjamin pasokan, KPRI sendiri akan melakukan kontrak denbgan 30 kelompok tani yang beranggotakan 10-25 petani setiap anggotanya. “Kita perkirakan sekitar 10.500 hektar lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan ini. kita juga 22 Juli nanti akan melakukan MoU dengan Bulog memasuk beras untuk raskin, kita perkirakan membutuhkan 300 ton per bulannya,” papar Sutoyo.
Jelas, MoU dengan Bulog dalam upaya pemenuhan beras miskin (Raskin) ini akan membuka dan menjadi pemasaran bagi petani. Ada jaminan sekitar 300 ton beras petani akan terserap setiap bulan. Ini berarti memerlukan lahan yang luas dan petani yang banyak untuk menggarapnya. Ini membuktikan beras lokal program ‘sederhana’ mampu memberikan arti besar bagi pertumbuhan ekonomi keluarga petani dan kawasannnya.
Selain petani yang berkerja di sawah, Pemkab Kubu Raya juga menyentuh kaum wanita dengan Koperasi Grameen. Koperasi yang dibentuk 16 Maret 2009 lalu telah menyerap 1200 anggota di empat kecamatan, Sungai Raya, Sungai Kakap, Rasau Jaya dan Sungai Ambawang.
“Koperasi Grameen ini memberikan kredit usaha mikro dan kredit kecil bagi anggota usaha produktif. Ada 200 orang sudah mendapatkan bantuan dan 100 anggota dalam proses pengucuran. Besar bantuan bentuk usaha, untuk mikro per orang Rp 1,5 juta dan ada juga meminjam Rp 500 ribu. 99 persen anggota kami wanita,” jelas Ketua KSP Grameen, Norasari.
Anggota KSP Grameen ini memiliki berbagai jenis usaha dari kerajinan tangan, kue-kue, kerupuk maupun usaha-usaha kreatif lainnya. “Begitu banyak minat masyarakat, kita dengan segera akan membuka cabang di 9 kecamatan. Modal kami dari tabungan anggota dan awalnya ada dana hibah dari Pemkab KKR dan direncanakan 21 Juli akan menggelar rembuk pusat KSP Grameen,” urai Nora.
Dikatakan Nora, anggota tidak akan mendapatkan bantuan modal bila belum mendapatkan pelatihan. “Kita juga tidak hanya membantu modal, tetapi juga memberikan pelatihan, termasuk bimbingan bagi packing produk, pemasaran. Kita berusaha mengembangkan system yang bagus dengan membangun modal social, kejujuran yang utama,” jelas Nora.
Kebijakan beras lokal dan koperasi Grameen juga menjadi perhatian Tim penilai Evaluasi Daerah Otonom Baru dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (Kemendagri). Bahkan kabupaten termuda ini masuk nominasi peraih Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.
Ini sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri RI nomor 120.04/1322/OTDA tertanggal 14 Mei 2010. Kabupaten dengan visi ‘terdepan dan berkualitas’ ini menjadi satu-satunya di Kalimantan Barat yang masuk nominasi.
Tim penilai Evaluasi Daerah Otonom Baru dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Anny Julistiani mengakui bahwa ada upaya dari Pemerintah KKR melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Seperti KSU Grameen, yang diadopsi dari Grameen Bank, peraih nobel di bidang kesejahteraan masyarakat yang diterapkan oleh Presiden Bangladesh yang menyentuh kepada masyarakat secara langsung. “Apalagi berdasarkan pantauan, di KKR 68 persen masyarakatnya adalah petani dan program seperti inilah yang kita nilai mampu mendongkrak kemiskinan yang ada," ujar kata Anny.
Di sisi lain, Anny dan timnya juga menilai program unggulan beras lokal yang digalakkan juga telah memberikan dampak bagi ketahanan pangan di daerah ini.
"Kita berharap program seperti ini bisa mengentaskan kemiskinan yang saat ini masih menjadi tantangan bagi negara ini. Bahkan, sistem seperti ini belum ada diterapkan di daerah yang ada di Indonesia, sehingga ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain," harap Anny.
Tentu kita berharap pembangunan yang sudah bergerak ini diimbangi dengan perubahan mindset birokasi yang diterus ‘dibenamkan’ Bupati Kubu Raya sejak awal kepimpinannya.
Pembangunan yang dijalankan juga tidak akan berarti bila kebocoran APBD tak dapat ditekan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak meningkatkan. Terpenting transpransi peruntukkan dan pengawasan penggunaan anggaran pemerintah terus diperketat. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan memberikan daya ungkit percepatan pembangunan. Selamat ulang tahun Kubu Raya.

Tidak ada komentar: