Usulan Secara Voting Menguat

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak
Usulan voting dalam pemilihan pimpinan DPRD Kubu Raya semakin menguat. Cara ini dinilai lebih demokratis. Peluang 40 anggota terbuka lebar untuk mengisi posisi ketua dan dua wakil ketua.
“Kita akan mengusulkan dan mendorong serta berupaya di dalam tata tertib terutama menyangkut pemilihan unsur pimpinan dilakukan dengan voting bukan dengan fatsun politik yang selama ini sering dianut. Sistem ini kami nilai lebih demokratis dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota DPRD,” ucap Anggota DPRD Kubu Raya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Khalid Hermawan.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura ini menilai dengan sistem voting maka semua anggota DPRD bisa bersuara dan memilih siapa yang mereka percaya untuk memimpin selama satu tahun masa bhakti ini.
“Karena yang dipilih itu akan memimpin Anggota DPRD Kubu Raya dan seharusnya pemilihan diserahkan saja ke anggota. Bila berdasarkan fatsun politik, belum tentu pimpinan yang diusulkan oleh fraksi bisa diterima dan mampu mengakomodir semuanya,” ulasnya.
Setahun massa pengabdian, kata legislator termuda ini, DPRD harus mampu meletakkan pondasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita dari pemekaran serta pembentukan Kabupaten Kubu Raya.
“Komitmen serta persamaan persepsi perlu dilakukan sehingga setahun ini benar-benar bekerja untuk mewujudkan apa yang diinginkan rakyat terutama tujuan pemekaran. Tentu ini jelas membutuhkan pemimpin yang bisa diterima dan mengakomodir semua anggota,” ucap legislator kelahiran Kecamatan Sungai Pinyuh ini.
Sementara itu Anggota DPRD Kubu Raya dari Partai Demokrat, Masri Usman Nafis juga mengusulkan pemilihan melalui sistem voting. “Pemilihan voting ataupun fatsun politik memang ada kelebihan dan kekurangannya. Namun saya menilai dengan voting tentu akan lebih demokratis, semua anggota bisa menentukan siapa yang mereka percaya bisa memimpinnya,” ulas.
Masri menegaskan setahun masa bhakti ini, tentu DPRD Kubu Raya harus bekerja lebih maksimal untuk membuat pondasi yang kuat dan baik. “Bila pondasinya salah dan tidak kuat maka ke depannya juga akan salah serta ambruk. Masyarakat menaruh harapan besar pada hasil pemekaran ini dan tentu ini harus dikawal serta diwujudkan. Kita berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif ini sebagai lembaga perjuangan aspirasi mereka. Kredibilitas DPRD menjadi taruhannya,” tukasnya.Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar ini juga mengajak untuk belajar dari kondisi-kondisi yang terjadi di lembaga legislatif lainnya. “Untuk mewujudkan semua itu kita perlu pemimpin yang kredibel, memiliki kapasitas, kapabilitas dan loyalitas serta didukung dan dapat mengakomodir semua kepentingan karena lembaga ini beranggota wakil-wakil yang dipilih rakyat secara langsung,” pungkasnya.