Bedah APBD Kubu Raya

Pasangan Bupati-Wakil Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan-Andreas Muhrotien tampaknya harus bekerja keras untuk melaksanakan komitmennya untuk mengutamakan pelayanan akan kebutuhan dasar rakyatnya di tahun pertama ini.
Maklum saja, APBD 2009 yang telah disyahkan sebelum pasangan ini dilantik lebih terkesan mengutamakan belanja tak langsung. Belanja-belanja yang tak menyentuh langsung masyarakat tersebut menyedot hampir 2/3 dari total APBD yang totalnya sebesar Rp 458,743,934,487.00.
Belanja tidak langsung benar-benar mendominasi perjalanan kabupaten baru dan termuda di Kalbar ini sebesar Rp 287,558,614,862.00, sedangkan belanja tidak langsung hanya dianggarkan sebesar Rp 171,185,319,625.00. Belanja langsung juga ternyata tidak sepenuh menyentuhkan masyarakat, lebih banyak untuk pengadaan barang dan kelengkapan administrasi.
Bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati yang mungkin kelimpungan, harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, kesejahteraan dan kehidupan lebih baik dibuat mengambang. Cita-cita dari pemekaran pun terasa tak dipandang lagi.
Memang Kubu Raya merupakan kabupaten baru, namun apakah harus 63 persen dihabiskan untuk belanja langsung? Kabupaten ini sendiri juga memiliki ’bom waktu’ yang siap meledak bila pemerintah pusat menarik atau mengecilkan dana perimbangan.
Mafhum saja, pendapatan kabupaten yang memiliki 9 kecamatan ini angka terbesar disumbang dari dana perimbangan sebesar Rp 426,063,501,000.00 dan lain-lain sebesar Rp 22,541,843,487.00. Sedangkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 10,138,590,000.00 yang juga berasal dari dana hibah Kabupaten induk maupun provinsi.
Tentu sebagai daerah otonom baru, Kubu Raya diharapkan membangun pondasi yang kuat terutama bagi kebutuhan dasar rakyat. Pondasi yang kuat ini ke depan diharapkan menjadi dasar untuk semakin kuat di tahun-tahun berikutnya.
Kekuatan itu sendiri berada di rakyat yang menempati 106 desa, 370 dusun pada areal 6.985,20 kilometer per segi. Bila masyarakat sendiri sudah kuat bagi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan, toh pemerintah juga akan terkurangi bebannya dan akan mudah mengembangkan program yang akan dilaksanakan.
Melihat APBD tahun 2009, masyarakat semakin pesimis terhadap kabupaten yang dibangun dari dasar keinginan bersama-sama dari grass root hingga elit tersebut akan kemajuan bila hak-hak mereka pun di tahun pertama ini tak ’dipandang’. Kini kita menunggu gerak cepat Muda-Andreas membedah APBD 2009 dan mengambil tindakan tegas untuk mengutamakan kepentingan publik. Semoga