KUD Se Kalbar Perlu Direvitalisasi

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota diharapkan melakukan revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) se-Kalimantan Barat. Hal ini lebih pada upaya menumbuhkan dan menghidupkan KUD-KUD menjadi soko guru ekonomi yang mandiri.
Demikian salah satu butir rekomendasi external rapat kerja wilayah Dewan Koperasi Pimpinan Wilayah (Dekopinwil) Kalbar, 28-29 Mei lalu.
“KUD-KUD se-Kalbar perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah mengingat lembaga ini paling dekat dengan masyarakat. Pembinaan dan revitalisasi perlu dilakukan sehingga lembaga-lembaga ini bisa mandiri,” jelas Ketua Dekopinwil Kalbar, Drs H Awang Sofian Razali (Asro).
Selain itu, urai Asro rekomendasi Rapimwil juga meminta dukungan pemerintah dan DPRD Provinsi Kalbar sangat diharapkan mewujudkan pembangunan graham koperasi yang telah direncanakan.
“Kita juga mendesak pemerintah provinsi Kalbar bersama DPRD untuk segera memproses dan menetapkan Perda tentang Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD),” tegas Asro.
Pemerintah juga, kata Asro diminta meningkatkan pembinaan dengan melibatkan Dekopinwil dengan seluruh Dekopinda sebagai mitra dalam kerja sebagai upaya mengembangkan gerakan koperasi.
“Kira minta pemerintah memberdayakan peran Dekopinwil dan Dekopinda sebagai mitra utama pemerintah dalam melaksanakan pembinaan bersama kepada gerakan koperasi di Kalbar. Kita harapkan juga kartu anggota Dekopin bisa diberlakukan untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan bantuan dan dukungan dari pemerintah,” paparnya.
Rekomendasi juga kata Asro mengharapkan memberikan dan meningkatkan dukungan dana dari APBD kepada Dekopinwil dan Dekopinda agar dapat berperan aktif sebagaimana mestinya. “Kita juga meminta pemerintah meningkatkan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan jajaran Dekopinwil dan Dekopinda,” ucapnya.
Untuk sinergi pembinaan gerakan koperasi, Dekopinwil Kalbar juga merekomendasikan perlu pemahaman yang sama melalui peningkatan SDM yang terprogram dan terus menerus pada gerakan koperasi dan aparat pembina serta tokoh masyarakat.
“Kita minta juga kepada Bakomapin untuk meningkatkan pembinaan koperasi sekunder secara memadai dengan melibatkan Dekopinwil. Kita memandang perlu penelitian pemerintah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dengan melibatkan perguruan tinggi, Dekopinwil dan Dekopinda serta meminta kepada pemerintah untuk meluruskan praktik-praktek usaha koperasi simpan-pinjam yang menyimpang dari jati diri koperasi,” tegasnya.Dibeberkan Asro, dalam rekomendasi tersebut juga, Dekopinwil mengimbau Walikota dan Bupati se Kalbar memberikan fasilitas pendanaan bagi Dekopinda melalui APBD. “Kami juga mengusulkan kepada Gubernur agar mengimbau Walikota dan Bupati se-Kalbar untuk meningkatkan pemahaman terhadap gerakan koperasi sebagai salah satu wadah perjuangan perekonomian rakyat menuju kemakmuran bangsa sebagai amanah UUD 1945 sehingga diperoleh pemahaman dan cara pandang yang sama. Terakhir kita juga mengusulkan kepada pemerintah untuk merevitalisasi KUD se-Kalbar,” jelasnya.