25 September, 2007

Kalbar Butuh Pusat Kajian Pedesaan


Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak

Kemajuan Kalbar tidak terlepas dari geliat pembangunan di desa. Peningkatan kapasistas perangkat desa sangat penting dan dipandang perlu dibentuk lembaga pusat kajian pedesaan.
”Kita melihat pusat kajian pendesaan dan otonomi daerah sangat penting perannya. Dari 17 pusat kajian di Untan tidak ada yang fokus mengenai masalah pedesaan dan saya menyarankan agar Untan sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk memikirkan membentuk lembaga ini,” usul Ketua DPD Partai Amanat Nasional, Muda Mahendrawan, SH.
Sekarang ini, kata Muda, fenomena persoalan kemampuan daerah perlu peningkatan kapasitas perangkat desa. ”Perangkat desa memerlukan pendampingan apalagi sekarang ini pemerintah memberikan ruang pada otonomi desa seperti gebrakan alokasi anggaran desa (ADD),” ucapnya.
ADD tersebut, kata Muda merupakan modal awal desa membangun daerahnya, namun di sisi lain, kabupaten-kabupaten yang memberikan ADD masih kurang persiapan terutama memberikan pendampingan.
”Pusat study ini bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten sebagai lembaga pendamping sehingga penerapan ADD bisa lebih efektif. Persoalan pedesaan sangatlah penting termasuk memberikan pendampingan bagi perencanaan pembangunan, pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi mengingat desa selama ini masih lemah,” urainya.
Selain itu juga, kata Muda, memberikan supervisi juga tanggungjawab pemerintah provinsi sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2005. ”Provinsi sendiri bisa bekerjasama dengan Untan mengenai pembangunan desa yang beraneka macam basisnya seperti berbasis pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan,” jelasnya.
Selain fungsi elemen desa, pusat kajian ini juga bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan persoalan pedesaan seperti ADD bisa menjadi persoalan bila tidak dipersiapkan dan tanpa pendampingan. ”Selain itu juga mengenai potensi desa yang menyangkut multi displin ilmu tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga semua aspek,” ucapnya.

Tidak ada komentar: