29 Oktober, 2009

Mahalnya Sebuah Jalan dan Partisipasi Rakyat

Infrastruktur jalan menjadi urat nadi dari kemajuan suatu daerah. Selain melalui jalur udara dan laut, ketergantungan arus transportasi manusia, barang dan jasa sangatlah besar pada ruas jalan.
Namun, untuk memenuhinya, pemerintah harus merogoh kocek anggaran pendapatan dan belanjanya dalam-dalam, bahkan berutang pun dilakukan. Begitu juga di pulau Kalimantan.
Sementara kabupaten-kota di Pulau Sumatera maupun Jawa-Madura telah tersambung baik melalui jalur darat, di Kalimantan, empat provinsinya masih terputus. Bahkan menggunakan pesawat terbang saja harus ke Jakarta dulu baru ke Samarinda, Banjarmasin ataupun Palangkaraya.
Memang kondisinya miris sekali, namun segala upaya pemerintah akan terus dilakukan untuk membuat bumi Borneo ini maju pesat seperti wilayah-wilayah lain di NKRI ini.
Untuk menghubungkan provinsi-provinsi di Kalimantan, Daerah ini masih membutuhkan Rp750-1 triliun. Itupun belum untuk jembatan.
Ruas jalan nasional sepanjang 1.575,32 km yang sudah diaspal 76,29 persen, agregat 03,39 persen, jalan tanah 20,32 persen, dengan kondisi permukaan baik 687,12 km, kondisi sedang 458,12 km, rusak 338,63 km, dan rusak berat 91,45 km.
Sementara ruas jalan provinsi 1.656,00 km, memiliki persentase diaspal 76,13 persen, agregat 03,45 persen, jalan tanah 20,42 persen, kondisi permukaan baik 571,62 km, kondisi sedang 516,38 km, rusak 363,96 km, rusak berat 204,04 km. Untuk penyempurnaan jalan tersebut memerlukan Rp1,17 triliun untuk. Ya, untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat mahal.
Untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat besar itu, salah satunya dari pajak. Nah, sebagai warga Negara kita berkewajiban berpartisipasi pada pembangunan dan salah satu caranya tidak menunda membayar pajak atau sama sekali tidak membayar pajak. Jadilah wajib pajak yang baik dengan tidak menunda-nunda pembayaran.
Partisipasi lainnya yang bisa dilakukan dengan menjaga, memelihara serta sebisa mungkin merawat ruas jalan dan jembatan yang sudah ada. Dengan begitu, pemerintah bisa menghemat dana perbaikan. Dana yang dihemat bisa dialokasikan untuk pembangunan jalan.
Selain itu juga, perbaikan yang akan menyedot dana besar tersebut harus dikerjakan kontraktor yang bermental baik pula. Bukan kontraktor yang hanya mengedepankan kepentingan meraup untung saja, namun menjunjung tinggi kualitas pekerjaannya. Kita berharap semoga Trans Kalimantan segera kelar. Semoga

Tidak ada komentar: