Pro Kontra Pemekaran

Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang sempat ‘tenggelam’ kembali bergaung kencang.
Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kalbar melalui Ketuanya, Ibrahim Banson menegaskan pemekaran telah menjadi kebutuhan warga Kalbar. PIKI siap mengakomodir Ormas-ormas lain yang menginginkan pemekaran. Harapan ini pun diharapkan direspon baik presiden terpilih ‘hasil quick count’ untuk mewujudkannya.
Banson dengan lugas mengibaratkan bahwa jalan ke Kapuas Hulu sampai kiamatpun tidak akan pernah baik kalau Kalbar masih satu provinsi. Ini soal anggaran dana dari pusat.
Niat pemekaran ini sendiri bukanlah hal yang main-main. Bila tidak dikabulkan presiden, opsi yang lebih ekstrim ditawarkan. “Otonomi khusus saja. Papua bisa, Aceh bisa, kenapa kita tidak?” tegas Banson.
Keinginan pemekaran ini sendiri sudah berjalan sesuai dengan proses. Di mulai dari usulan dari elemen masyarakat di lima kabupaten wilayah timur Kalbar tersebut, dilanjutkan dengan dukungan DPRD dan Pemkab di lima kabupaten, DPRD Provinsi dan Gubernur Kalbar yang kala itu dijabat Usman Jafar.
Usulan ini sendiri telah diekspos dan disampaikan kepada DPR dan DPD RI di Jakarta. Proses yang sedang berjalan ini, kata koordinator pembentukan provinsi Kapuas Raya, Milton Crosby harus disikapi lebih sabar.
Imbau ini disampaikan Milton yang juga Bupati Sintang ini, menyikapi ada keinginan penggalangan massa di tingkat grass root mendesak agar pemekaran ini segera terwujud. Maklum saja, santer terdengar minimnya dukungan di tingkat provinsi Kalbar.
Milton dalam Jumpa press, Selasa (7/7) mengatakan pengerahan masa bukanlah upaya produktif. Ia mengingatkan tak boleh bersikap reaktif. Karena langkah yang ditempuh sudah lebih maju ketimbang ‘orang-orang’ yang kontra dengan pemekaran wilayah Timur Kalbar.
Pernyataan Milton ini lebih menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin wilayah timur Kalbar tersebut berdiri sendiri sebagai Daerah otonom bernama provinsi? Mengapa? Apakah setelah pemekaran Kalbar akan ‘jatuh miskin’ atau daerah hasil pemekaran akan terseok-seok? Benarkan sikap pro dan kontra tersebut? Ataukah ada pihak-pihak yang merasa akan kehilangan sebagian dukungan? Ya, semua ini harus dicermati dengan kepala dingin dan objektif, tanpa harus mengedepankan emosi maupun kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok.
Ya, biarlah proses pemekaran ini digodok oleh DPR RI. Tak layaklah bagi kita membuat masyarakat terkotak-kotak menjadi pro dan kontra. Bila layak atau tidak dimekarkan perlulah kajian yang lebih mendalam, yang lebih mengutamakan kepentingan dam keinginan masyarakat seutuhkanya.
Mari tetap menjaga kesatuan dan persatuan sambil menunggu proses yang sedang berjalan. Seperti imbauan Milton Crosby agar masyarakat untuk bersabar.